Pakar UMY: Prabowo Tak Bentuk TGPF Bikin Kepercayaan Publik Makin Buruk

‎‎Menurut King, meski lembaga negara seperti Komnas HAM memiliki mandat menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, kehadiran TGPF tetap penting untuk memperkuat legitimasi penyelidikan.
‎
‎“Saya kira relevansi pembentukan TGPF sebaiknya tetap ada. Tim independen lembaga HAM memang sah-sah saja, tetapi TGPF memberi nilai tambah. Ia bisa menjadi simbol komitmen pemerintah untuk berdiri bersama rakyat,” ujarnya.

‎
‎Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UMY tersebut juga mengingatkan bahwa keputusan tidak membentuk TGPF bisa mengulang pengalaman pahit sejumlah kasus sebelumnya, seperti peristiwa KM 50, yang hingga kini masih dianggap publik tidak tuntas.
‎
‎“Pengaruh terhadap kepercayaan publik pasti ada. Taruhannya besar. Jika tidak ditangani dengan mekanisme yang kuat, publik bisa menilai pemerintah tidak serius menegakkan hukum dan HAM,” tegasnya.
‎

‎Lebih lanjut, King menilai tim independen yang terdiri dari enam lembaga HAM memiliki keterbatasan kewenangan. Rekomendasi mereka tetap harus diserahkan kepada pemerintah atau DPR, sehingga berisiko tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Sementara TGPF, bila dibentuk dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, pers, dan tokoh independen, akan lebih mampu menjawab keresahan publik serta memperlihatkan keseriusan negara.
‎
‎“Kalau TGPF dibentuk, masyarakat akan melihat pemerintah benar-benar ingin membuka kasus ini secara transparan. Tanpa itu, publik bisa menilai pemerintah menutup diri,” imbuhnya.
‎
‎King juga menekankan pentingnya negara menjamin akses keadilan bagi keluarga korban demonstrasi yang kehilangan nyawa. Tanpa TGPF, upaya membuka fakta hukum dan menuntut pertanggungjawaban pelaku bisa semakin sulit.
‎
‎“TGPF bisa menjadi representasi masyarakat sipil sekaligus menjawab kebutuhan korban. Tanpa itu, keadilan substantif rawan tidak tercapai,” jelasnya.
‎
‎Ia menegaskan bahwa pembentukan TGPF seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kritik konstruktif sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam agenda reformasi hukum dan HAM yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo.
‎
‎“Jika TGPF benar-benar dibentuk, pemerintah akan menunjukkan satu frekuensi dengan suara rakyat. Jika tidak, stigma buruk terhadap pemerintah bisa semakin menguat,” tutupnya.