Polisi Dalami Laporan Terhadap Ade Armando Terkait Ujaran Kebencian

Verena menuturkan, laporan itu masih akan didalami sebelum pihaknya menindaklanjutinya lebih jauh. "Laporan baru diterima, akan dipelajari dan didalami," ujar Verena.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa, melaporkan Ade Armando ke Polda DIY, Rabu (6/12/2023).

Laporan tersebut buntut pernyataan Ade Armando di media sosial X miliknya yang menghubungkan politik dinasti dengan sistem pemerintahan di DIY, dinilai menyebarkan kebencian dan membuat kegaduhan.

"Hari ini kita akan melaporkan Ade Armando terkait ujaran kebencian kepada Sultan (Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X) dan Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa, Prihadi Beny Waluyo.

Prihadi mengungkapkan laporan untuk memberi efek jera kepada Ade Armando. Menurutnya masalah ini tidak bisa hanya dengan permintaan maaf.

"Kita tidak ingin peristiwa itu berulang terus, sehingga kita mesti memberikan efek jera kepada yang bersangkutan. Tidak hanya sekadar minta maaf, karena peristiwa semacam ini sudah sering dilakukan oleh Ade Armando," ungkapnya.

Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa, Hilarius Ngajimero menambahkan AA (Ade Armando) diduga keras membuat kegaduhan sebagaimana diatur dalam undang-undang ITE. "Hari ini kami sudah melaporkan resmi dan sebentar lagi kami proses di Ditreskrimsus Polda DIY atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bernama AA itu," ujar Hilarius.

Dalam laporan tersebut, Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa melaporkan atas dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 (2). "Terkait dengan bukti yang kami siapkan video, screenshoot WhatsApp dan Twitter (X), itu kami lampirkan di dalam laporan hari ini," ungkapnya.

Pernyataan bernada kritik Ade Armando untuk sejumlah mahasiswa menuai protes. Walau Ade Armando telah meminta maaf, hal itu tak cukup untuk menghentikan pelaporan ke Polda DIY.  Hilarius menyebut Ade Armando telah membuat gaduh di DIY atas pernyataannya. 

Sementara Sri Sultan HB X mengaku tidak ambil pusing atas pernyataan Ade Armando. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa Pemerintah RI mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Sikap pemerintah tersebut tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah Provinsi. Sri Sultan menegaskan bahwa pemerintahan DIY hanya menjalankan beleid tersebut.