2. LPM Ekspresi: buletin dibredel sebelum dibaca

www.ekspresionline.com

Tanggal 24 Agustus 2014 pagi, buletin edisi khusus Expedisi tentang pra-ospek yang diterbitkan LPM Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) terbit. Pemimpin Proyek Buletin Expedisi Wina Wijayanti mantap membawa segepok buletin yang masih hangat itu ke Gedung Olah Raga (GOR) UNY. Di sana, tengah ada pertemuan rektorat dengan orang tua atau wali mahasiswa baru yang akan mengikuti ospek. Wina meletakkan 150 eksemplar buletin itu di atas meja di pintu keluar GOR. Rencananya, buletin itu akan dibagikan kepada wali mahasiswa usai acara.

Rombongan rektorat keluar pertama kali. Ketika melihat tumpukan Expedisi, tiba-tiba rektor menginstruksikan wakil rektor III mengambil semua buletin itu. Wina bergegas ke sekretariat untuk mengabarkan insiden itu.

“Ini bredel. Kami langsung rapat dan ambil keputusan untuk audiensi dengan rektorat. Tapi gagal terus,” kata mantan Pemimpin Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) LPM Ekspresi Periode 2014-2015, Awal Hasan saat dihubungi IDN Times, Sabtu, 31 Agustus 2019.

Ekspresi meminta rektorat menjelaskan alasan penyitaan buletin yang biasa terbit dua pekan sekali dan pada acara tertentu itu. Sekaligus meminta buletin dikembalikan. Namun penjelasan yang diharapkan tak kunjung disampaikan.

“Padahal rektor belum baca isi buletin itu. Kan baru akan diedarkan,” kata Awal yang kini menjadi jurnalis media mainstream di Jakarta.

Pengurus pun menyimpulkan tindakan rektor itu dilakukan karena reputasi Ekspresi yang dikenal sebagai UKM yang suka mengkritik kebijakan kampus. Kesimpulan itu diperkuat pernyataan wakil rektor III yang meminta setiap produk jurnalistik yang akan diterbitkan ekspresi terlebih dahulu disampaikan kepada rektor.

“Rektorat malah jadi semacam lembaga sensor,” kata Awal.

Upaya menghubungi rektor untuk melakukan audiensi terus dilakukan. Tapi tak juga direspon. Ekspresi pun mengeluarkan surat terbuka kepada rektor yang didukung PPMI dan alumni-alumni Ekspresi. Mereka juga menggelar aksi di depan GOR yang tengah dilangsungkan upacara wisuda yang dihadiri rektor. Namun aksi mereka dicegah. Upaya menemui rektor pun gagal lagi.

Kasus breidel itu pun diadvokasi AJI Yogyakarta. Rektor membuka diri untuk beraudiensi dengan mengundang pengurus Ekspresi. Dan tak ada penjelasan soal alasan rektor menyita buletin Expedisi.

“Hanya disebut (buletin) diamankan. Rektor lalu meminta maaf dan kasus diminta ditutup,” kata Awal.

Buletin Expedisi yang tak lagi utuh 150 eksemplar juga dikembalikan. Sepekan lamanya buletin itu disita. Awal sendiri tak habis pikir mengingat isi buletin saat itu menyoroti kepanitian ospek dan kebijakannya. Bukan pada kebijakan kampus. Di pertengahan ospek, Expedisi terbit kembali dengan isinya yang mengritisi tentang pelaksanaan ospek.

“Dan tak disita lagi. Breidel justru membuat kami semakin bersemangat menerbitkan buletin lagi,” kata Awal memungkasi.

3. LPM Fenomena: anggaran dipotong biar tak kritis

IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Buntut dari terbitan LPM Fenomena Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) periode sebelumnya yang mengritisi kebijakan kampus berimbas pada kepengurusan periode sesudahnya. Terjadi pemotongan dana anggaran Fenomena secara bertahap tiap periodenya.

Staf Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) LPM Fenomena, Akbar Farhatani yang menjadi pengurus sejak 2016 melihat dari semula dana anggaran sekitar Rp7 jutaan pada tahun itu hingga menjadi tinggal Rp2 jutaan pada 2019.

Dampaknya, jumlah eksemplar terbitan, baik majalah atau pun buletin berkurang mengikuti duit yang ada. Juga mengurangi dana kegiatan lain, seperti menggelar pelatihan, diskusi. Sementara agar Fenomena tetap eksis membuat karya-karya jurnalistik, mereka beralih ke media online. Sekaligus untuk memangkas pengeluaran dari pemasukan yang kian mencekik. 

Akbar mencontohkan, harga cetak majalah pada 2018 yang terdiri 53 halaman sekitar Rp11 ribuan. Mereka mengurangi jumlah eksemplar dari 500 eksemplar sekali terbit menjadi 200 eksemplar. Dana yang dikeluarkan pun tak sampai Rp3 juta untuk ongkos cetak. Sedangkan biaya domain online maksimal Rp1 juta dalam setahun.

“Tapi ya otomatis mengubah sistem kaderisasi. Dari semula liputan, nulis, edit, belajar layouting, sekarang liputan, nulis, edit terus upload. Selesai,” kata Akbar.

Tak hanya menyunat anggaran dana, ada saja cara birokrat kampus membuat persma terpojok. Antara lain membangun perspektif kepada mahasiswa baru untuk tidak memilih aktif di UKM yang suka berkegiatan demonstrasi seperti persma atau pun mendorong mahasiswa lekas lulus sehingga tak sempat beraktivitas di UKM.

“Kami tak bisa mengandalkan mahasiswa baru untuk mau bergabung,” kata Akbar.

Tak mau berlarut-larut dalam kebijakan kampus yang kurang menguntungkan, Fenomena pun membuat gebrakan baru. Karya-karya jurnalistiknya mulai mengangkat isu-isu prestasi dan kebijakan-kebijakan yang positif di kampus. Selain juga untuk menarik simpati mahasiswa karena selama ini persma dicap suka melawan arus.

“Ya, kami melakukan branding. Kampus mulai terbuka memberi data. Bahkan sekarang banyak yang ingin diwawancarai sebagai narasumber,” kata Akbar.

4. LPM Poros: dibekukan karena keberatan dengan isi terbitan

IDN Times/febriana sinta

Berawal dari terbitan anggota LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta yang masih berstatus magang pada April 2016. Buletin magang itu mengulas tentang rencana pendirian fakultas baru, yaitu fakultas kedokteran.

“Kami menulis, bagaimana kok mendirikan fakultas baru, padahal yang lama belum diopeni. Kritiknya hanya sebatas itu,” kata mantan Pemimpin Umum LPM Poros tahun 2016, Lalu Bintang di kantor IDN Times (22/9).

Rupanya tulisan itu dibahas dan dipersoalkan pihak rektorat. Melalui wakil rektor III disampaikan Poros akan dibekukan sehingga tidak boleh berkegiatan lagi. Dampaknya, pengajuan izin kegiatan festival dan diskusi buku dengan menggunakan fasilitas kampus tak dikeluarkan. Pengajuan anggaran kegiatan ditolak sehingga dana pelatihan jurnalistik pun tak diberikan.

“Akhirnya, kami patungan,” ucap Bintang.

Lantaran ingin mengetahui duduk persoalan, Lalu pun meminta penjelasan wakil rektor III mengenai bagian tulisan mana yang tidak disukai atau pun yang tidak sesuai fakta di lapangan. Lalu juga menyarankan rektorat menyampaikan hak jawab apabila keberatan dengan tulisan yang diterbitkan. Jawaban yang terang benderang tak didapatkan.

“Hanya bilang satu keberatan tentang tulisan Fakultas Kedokteran itu. Tapi gak spesifik. Dari situlah kami menduga itu murni karena enggak suka dengan tulisan kami,” kata Bintang.

Permintaan bertemu dengan rektorat maupun meminta bantuan AJI Yogyakarta waktu itu diabaikan. Hingga pembekuan Poros pun berlangsung lima bulan. Selama waktu itu pula bulletin tetap diterbitkan dengan swadaya dari pengurus.

Poros juga menggelar aksi di depan Kantor PP Muhammadiyah di Jalan Cik Dik Tiro Yogyakarta. Lantaran dilaksanakan hari Sabtu, tak ada yang menemui karena libur.

“Menurut kami, UAD kan miliknya PP Muhammdiyah. Jadi ketuanya harus tahu soal ini,” kata Lalu.

Mereka pun merundingkan strategi. Disepakati cara dengan mengirimkan pesan pendek sebanyak mungkin melalui telepon seluler ke pimpinan Muhammadiyah secara bersama-sama oleh pengurus Poros. Isinya adalah menolak pembredelan Poros.

“Kabarnya, karena banyak SMS yang masuk, HP-nya nge-hang,” kata Lalu.

Setelah dua hari demo, wakil rektor III kembali menemui pengurus Poros yang menyatakan tak bisa mencabut surat pembekuan tanpa rektor.

Lantaran rektor tak juga bersedia menemui untuk audiensi, Poros mendatangi kantor rektorat akhir September 2016. Mereka mengancam akan mendatangkan banyak mahasiswa untuk melakukan aksi protes. Dan akhirnya audiensi diadakan, meskipun hasilnya kurang memuaskan bagi Poros.

“Ada sensor sebelum buletin diterbitkan. Kami iyakan saja, agar berjalan. Sampai saat ini pun saya tidak pernah menerima atau membaca surat pembekuan. entah itu ada atau tidak,” ucap Bintang. 

Baca Juga: 12 Hal Suka Duka Ini Cuma Dirasakan Mahasiswa Pers Kampus, Kamu?