Yogyakarta, IDN Times - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWM DIY) menyatakan akan melakukan kajian apabila dimintai masukan atau pendapat mengenai konsesi izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemerintah. Kajian akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan para pakar disiplin ilmu.
Pimpinan Muhammadiyah DIY Kaji Izin Tambang jika Dimintai Masukan

1. Pertimbangan plus dan minus
Sekretaris PWM DIY, Arif Jamali Muis mengatakan, kajian akan melihat pertambangan berdasarkan pertimbangan manfaat dan mudarat, efeknya lingkungan, termasuk kapasitas perserikatan Muhammadiyah sendiri dalam pengelolaannya.
"Tentu ada kajian-kajian keagamaan, kita ini kan organisasi keagamaan," kata Arif saat dihubungi, Rabu (24/7/2024).
2. PP Muhammadiyah belum minta masukan
PWM DIY menurut Arif, belum menyatakan sikap atas IUP ini. "Intinya, melakukan kajian mendalam terhadap apa yang akan diputuskan," ujar Arif. Namun hingga saat ini PWM DIY belum dimintai pandangannya atas tawaran dari pemerintah. "Belum, belum (dimintai masukan)," ucapnya.
3. Belum mengetahui agenda forum
Arif mengaku belum mengetahui mengenai agenda detail konsolidasi bersama PP Muhammadiyah yang menghadirkan PWM seluruh Indonesia yang digelar 27-28 Juli mendatang. Dia hanya mengetahui sebatas tahu bahwa kegiatan selama dua hari itu beragendakan konsolidasi di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa).
"Rundown detailnya apa saja yang dibahas di konsolidasi, kita tidak diberitahu. Mungkin banyak hal, tidak hanya tambang, termasuk Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), kan Muhammadiyah baru mengusung itu," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menyebut organisasinya akan mengumpulkan PWM seluruh wilayah Indonesia. Salah satu rangkaian acara pada kegiatan tersebut adalah pembahasan mengenai izin tambang.