Pengajuan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Bantul diakui Ketua Komisi A sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Agus Salim. Pengajuan itu terdiri dari 1 unit mobil untuk Ketua DPRD dan 3 unit untuk wakil ketua DPRD.
"Ya memang melalui Komisi A, kita ajukan mobil dinas baru untuk pimpinan 4 pimpinan DPRD Bantul," kata Agus Salim saat ditemui di Gedung DPRD Bantul, Jumat (29/11).
Pengajuan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD senilai sekitar Rp 2 miliar tersebut telah dibahas di tingkat Banggar. Pengadaan mobil baru itu juga sudah disetujui untuk direalisasikan pada tahun 2020.
"Detailnya, untuk pimpinan itu mobil baru dengan kisaran harga sekitar Rp 500 jutaan dan untuk 3 Wakil Ketua DPRD Bantul maksimal Rp 500 juta," kata politikus PKB ini.
Namun, apakah pengajuan itu akan terwujud atau tidak tergantung dari evaluasi Gubernur DIY. "Ya kita serahkan semua evaluasi APBD Bantul kepada Gubernur DIY. Jika dicoret maka tidak ada mobil dinas baru untuk pimpinan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C Dwi Kristianto yang juga anggota Banggar DPRD Bantul menjelaskan pengajuan mobil untuk operasional Komisi yakni 2 unit Toyota HiAce justru dicoret.
"Yang disetujui mobil baru untuk pimpinan dan pengajuan untuk mobil operasional komisi tetap dicoret," ujarnya.
Alasan pencoretan tak lain karena defisit anggaran mencapai lebih dari 12 persen. Angka defisit itu paling tinggi dibandingkan defisit APBD Kabupaten-Kota di DIY.
"Tak hanya pimpinan DPRD yang dapat mobil baru, 17 camat juga akan mendapatkan mobil Toyota Rush terbaru sedangkan 75 kepala desa akan mendapatkan sepeda motor baru dengan nilai maksimal Rp 20 juta," katanya.