Pilkada lewat DPRD, Dosen Fisipol UGM: Matikan Karier Politik Generasi Muda

19 Jan 2026, 11:34 WIB

Febriana Sintasari

Ilustrasi Pilkada 2024. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Mada Sukmajati menilai narasi biaya tinggi Pilkada melalui DPRD tidak didukung data ilmiah
Calon sudah alokasikan 10 persen untuk mahar politik, khawatir alokasi uang akan meningkat jika dipilih melalui DPRD
Skema pemilihan melalui DPRD dapat mematikan karier politik generasi muda dan kelompok marginal, perlu solusi alternatif progresif

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Sleman, IDN Times - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati menilai narasi biaya tinggi yang dibangun oleh partai politik adalah argumen asumtif yang tidak didukung data ilmiah. Menurutnya, klaim Pilkada melalui DPRD akan lebih murah dan menekan angka korupsi politik patut diuji simulasinya secara terbuka.

“Narasi dan argumentasi itu tidak didukung dengan data. Narasi yang dibangun oleh partai-partai politik ini, misalnya karena dianggap berbiaya tinggi, Pilkada melalui DPRD itu tidak mendorong terjadinya korupsi politik, atau agar sinkron antara rencana pembangunan pusat dengan daerah, saya kira itu sekadar asumsi. Tidak ada data dan tidak ada simulasinya disitu,” kata Mada, Senin (19/1/2026).

1. Langgengkan politik kekuasaan

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati. (IDNTimes/Febriana Sinta)

Menurut Mada, adanya mens rea atau niat tersembunyi dari mekanisme pemilihan di ruang tertutup ini. Ia memandang langkah ini sebagai upaya sistematis untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu.

“Publik saya kira juga mencurigai. Mens rea dari ide ini adalah untuk memperkuat oligarki dan sistem politik kartel. Termasuk juga untuk melakukan resentralisasi dari pembangunan pusat,” jelasnya.

2. Calon sudah alokasikan 10 persen untuk mahar politik

Mada menyajikan hasil riset kolaborasi antara Departemen Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, KITLV Leiden, dan Universitas Ahmedabad mengenai pendanaan kampanye pada Pilkada 2024. Ia memaparkan temuan bahwa dari 14 kabupaten/kota dan 7 provinsi, terungkap alokasi mahar politik untuk membeli tiket pencalonan yang dikeluarkan oleh kandidat pada Pilkada 2024 lalu berada di angka 10 persen.

Sementara itu, alokasi untuk politik uang mencapai 26 persen. “Dari data ini, kita bisa melihat bahwa meskipun Pilkada dilakukan secara langsung, calon sudah mengalokasikan sekitar 10 persen. Kalau ini dipilih melalui DPRD, pertanyaannya adalah apakah kemudian uang mahar politik itu justru akan meningkat persentasenya?,” kata Mada retoris.

Mada khawatir skema pemilihan melalui DPRD tidak akan menghapus biaya gelap dalam politik, melainkan hanya menggeser titik transaksinya. “Alih-alih hilang, justru ada kemungkinan alokasi untuk vote buying, akan dipindah ke alokasi mahar politik atau untuk membeli dukungan saat proses pemilihan di DPRD tersebut,” jelasnya.

3. Bisa matikan karier politik generasi muda

Ilustrasi Pilkada 2024. (Dok. IDN Times)

Tak hanya itu, Mada juga memperingatkan dampak serius pada kualitas demokrasi lokal yang akan mematikan karier politik generasi muda dan kelompok marginal. “Dengan kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka kepala daerah itu menjadi semacam subordinatnya dari DPRD. Peluang anak muda, masyarakat marginal atau bahkan masyarakat biasa itu menjadi sangat tipis karena kompetisi terbatas hanya di kalangan elite itu sendiri,” jelasnya.

Mada menawarkan solusi alternatif yang lebih progresif ketimbang kembali ke sistem lama. Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola daripada mengubah mekanisme secara total. “Solusinya adalah memperkuat mekanisme pendanaan kampanye untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pilihan lainnya adalah menerapkan Pilkada langsung secara asimetris, meskipun indikatornya perlu kita matangkan,” jelasnya.