Kota Yogyakarta, IDN Times - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta menolak kebijakan mewajibkan kartu vaksin sebagai syarat perjalanan wisata.
Ketua PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Deddy Pranowo mengatakan sebelum menerapkan syarat tersebut, seharusnya pemerintah harus menjamin ketersediaan stok vaksin, vaksinator, serta tenaga kesehatan. Tujuannya adalah agar warga dapat dengan mudah mengakses vaksinasi COVID-19.
Deddy menyatakan sebaiknya pemerintah konsekuen dengan persediaan vaksin dan nakes. Menurutnya, kendala terbesar saat ini dalam proses pemberian vaksin karena stok vaksin dan tenaga medisnya yang kurang.
" Vaksin itu terkendala karena nakes dan ketersediaannya to? Pemerintah tolong dong konsekuen dong, mosok ada tamu ditolak," ujar Deddy, Senin (9/8/2021).
Deddy menambahkan kebijakan itu akan mempersulit wisatawan yang ingin berwisata ke Yogyakarta. Menurut Deddy, , jika Pemda DIY memberikan fasilitas vaksinasi untuk wisatawan yang datang ke Yogyakarta, maka hal itu sangat luar biasa.
"Misalnya mereka belum vaksin, pengin tapi belum dapat. Itu kan artinya menghambat mereka datang ke Yogyakarta. Kalau misalnya di sini (Yogyakarta) memfasilitasi wisatawan yang datang dan memvaksinasi, itu baru luar biasa," tutur Deddy.
Pemilik hotel Ruba Graha di Jalan Matrijeron ini mengatakan bagi wisatawan yang belum vaksinasi dan tidak melakukan swab antigen, sebaiknya difasilitasi.
"Sebaiknya pemerintah menyediakan vaksin bagi wisatawan yang datang. Kalau itu menjadi syarat, maka sebaiknya pemerintah juga harus memberikan solusinya," tandas Deddy.
Hingga saat ini jumlah hotel dan restoran yang tutup akibat terkena pandemik berjumlah sekitar 72 buah. Kebanyakan merupakan hotel non bintang dan restoran kecil.
"Saat PPKM jumlah kecil, non bintang dan restoran kecil sudah tutup permanen. Karena tidak kuat membayar biaya operasional."
Sedangkan selama masa jumlah kedatangan orang menginap di hotel berkisar 0 hingga 6 persen.