Perumahan di Atas Tanah Kas Desa Terancam Dirobohkan
Yogyakarta, IDN Times - Perumahan yang dibangun di Tanah Kas Desa (TKD) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi permasalahan, karena menyalahi aturan. Bangunan yang sudah berdiri juga diminta Pemda DIY untuk dirobohkan.
"Harapan kita dirobohkan sendiri oleh pengguna (pengembang), karena tidak sesuai izin gubernur," ujar Kepala Dinas Pertanahan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno, Senin (8/5/2023).
1. Pembangunan dan operasional dihentikan
Peraturan menyangkut TKD ini diatur dalam Pergub Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Berdasar Pergub tersebut, jika penggunaan TKD jika tidak berizin atau tidak sesuai izin yang diajukan, proses pembangunan dan operasional harus dihentikan.
Jika menyalahi ketentuan tersebut pihak Pemda DIY pun akan memberikan teguran sesuai prosedur. "Isi tegurannya adalah menghentikan pembangunan dan operasional," ungkap Krido.
2. Ganti rugi menjadi tanggung jawab pengembang
Mengacu Pergub Nomor 34 tahun 2017 tersebut juga hanya mengatur sewa-menyewa antara desa dan pengguna (pengembang). Sehingga bagi pembeli yang dirugikan menjadi tanggung jawab pengembang.
"Itu (ganti rugi) ranahnya pihak yang bersangkutan (pengembang). Artinya Pemda mempersilahkan menyelesaikan itu dengan pengguna yang mendapat izin itu siapa (pengembang bersangkutan)," ujar Krido.
3. Pembeli bisa melaporkan
Senada, Kepala Biro Hukum Setda DIY, Adi Bayu Kristanto, mengungkapkan ganti rugi untuk pembeli memang jadi tanggung jawab pihak pengembang perumahan. Pembeli bisa membuat laporan perdata maupun pidana.
"Jadi siapa pun yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum. Intinya harus melakukan pelaporan. Bisa gugatan perdata, bisa laporan pidana ke kepolisian," ujar Bayu.
Diketahui sebelumnya, salah satu perumahan yang menyalahi aturan TKD ini berada di wilayah Candibinangun, Pakem, Sleman. Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, juga menyebut ada lima perumahan yang telah disegel, karena menyalahi aturan TKD. Disinyalir masih ada TKD lain yang disalahgunakan.
"Baru lima perumahan disegel. Di Nologaten, Caturtunggal, Candibinangun, Minomartani, Maguwoharjo. (Di Kabupaten) Sleman semua," ujar Noviar beberapa waktu lalu