Studi Monash University: Pernikahan Dini Picu Fenomena 'Missing Women'

Dalam penelitian ini, kesehatan mental para partisipan dinilai menggunakan Skala Depresi Pusat Studi Epidemiologi (CES-D-10), yang menunjukkan bahwa menunda pernikahan selama satu tahun, atau setelah mencapai usia 18 tahun, dapat mengurangi risiko depresi pada perempuan.

Studi ini juga menggarisbawahi kurangnya perhatian terhadap konsekuensi praktik pernikahan usia dini, termasuk dampak ekonomi yang signifikan dan risiko terjadinya gangguan mental. Terutama bagi perempuan yang terpaksa menjalani pernikahan usia dini dan kemudian terpisah dari keluarga dan teman-temannya, mereka berisiko mengalami isolasi sosial. Namun, berbagai dampak negatif dari pernikahan usia dini ini sering diabaikan dan terus menimbulkan ancaman terhadap kesejahteraan perempuan.

"Pernikahan usia dini sering kali menjadi akibat dari ketidaksetaraan gender, yang secara tidak proporsional merugikan perempuan, dan berpotensi mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan berisiko, seperti menyakiti diri sendiri. Dukungan psikologis yang memadai, layanan konseling, dan edukasi menjadi sarana penting untuk memastikan kesejahteraan mental perempuan dan anak-anak mereka dalam praktik pernikahan usia dini," ujar Danusha.

Selain itu, penelitian yang sama juga mendukung perubahan kebijakan di Indonesia yang meningkatkan batas usia minimal pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Amandemen tersebut dianggap sebagai langkah yang berpotensi menguntungkan dalam mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan. Terutama karena ketimpangan gender sering menjadi faktor pemicu dari pernikahan usia dini, yang dapat menyebabkan ancaman baik secara psikologis maupun fisik terhadap perempuan.

“Kami harap, melalui temuan studi ini, pembuatan kebijakan dapat melihat lebih lanjut mengenai konsekuensi buruk dari pernikahan usia dini dan dengan mengeksplorasi langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh praktisi dan pihak berwenang terkait," jelas Danusha.

Masalah pernikahan usia dini di Indonesia telah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF pada akhir 2022, Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dalam hal jumlah kasus pernikahan usia dini, dengan total hampir 1,5 juta kasus.

Selain itu, data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) Republik Indonesia menyatakan, ada 55 ribu permohonan dispensasi pernikahan usia dini di pengadilan agama selama tahun 2022. Jumlahnya hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Perempuan di bawah usia 16 tahun merupakan kelompok yang paling banyak terdampak masalah ini, dengan persentase sebanyak 14,15 persen. Prevalensi ini mengalami peningkatan signifikan selama pandemi COVID-19. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor seperti peningkatan angka putus sekolah, penurunan kondisi ekonomi keluarga, kepatuhan terhadap norma agama dan adat istiadat, serta pengaruh dari teman sebaya yang menikah pada usia dini.

Sayangnya, tren yang mengkhawatirkan ini terus berlanjut meskipun pemerintah telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki.