Peringatan 20 Tahun Gempa Jogja, Kesiapsiagaan Wajib Jadi Budaya

Menurut Lilik, Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan ring of fire memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana, baik geologi maupun hidrometeorologi. Gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, kekeringan, hingga cuaca ekstrem disebut menjadi risiko yang harus dihadapi melalui upaya yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan budaya tangguh bencana melalui program “Kita Tangguh” yang menjadi flagship Kemenko PMK. Program tersebut dibangun melalui tiga pilar utama, yakni budaya tangguh bencana, kolaborasi tangguh, dan dashboard tangguh berbasis teknologi serta data.

Pada pilar pertama, pemerintah ingin membangun kesadaran masyarakat agar memahami risiko bencana bukan sekadar mengetahui ancaman, tetapi menjadikannya bagian dari perilaku dan budaya hidup sehari-hari. “Masyarakat harus memiliki kemampuan beradaptasi, merencanakan langkah antisipatif, dan mengambil keputusan berdasarkan risiko yang ada,” ujarnya.

Pilar kedua menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektor. Menurut Lilik, pengalaman berbagai bencana menunjukkan tidak ada satu pihak pun yang mampu menghadapi bencana sendirian. “Kolaborasi lintas sektor dan gotong royong seluruh elemen bangsa menjadi kekuatan utama dalam menangani dampak bencana,” katanya.

Sementara pilar ketiga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses pemantauan, analisis, dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. “Kita membutuhkan sistem peringatan dini yang modern dan adaptif sehingga ketangguhan dapat dibangun secara menyeluruh dari pusat hingga daerah,” ucapnya.

Selain ancaman gempa bumi, pemerintah mengingatkan potensi dampak fenomena El Nino yang dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, hingga gangguan sektor pertanian dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, Lilik meminta seluruh pihak memperkuat langkah antisipatif melalui pengelolaan sumber daya air, mitigasi risiko kekeringan, kesiapan menghadapi karhutla, dan menjaga ketahanan pangan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, kesiapan peralatan, hingga pengembangan sistem peringatan dini yang lebih cepat dan akurat. “Ke depan pendekatan penanggulangan bencana perlu semakin bergeser dari fokus respons bencana menuju tata kelola risiko yang lebih antisipatif dan adaptif,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Lilik menyampaikan tujuh poin penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Mulai dari menjadikan pengalaman gempa Jogja-Jateng sebagai pembelajaran, memperkuat kapasitas SDM dan teknologi, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino, hingga mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan ilmu pengetahuan.

Tak kalah penting, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan literasi kebencanaan bagi generasi muda melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. “Membangun memori kolektif bangsa terhadap bencana dapat dilakukan melalui kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan gempa bumi 27 Mei 2006 menjadi salah satu pelajaran terbesar bagi masyarakat Jogja tentang pentingnya solidaritas dan kesiapsiagaan. Pada saat bencana terjadi, kata Made, BNPB maupun BPBD belum terbentuk seperti saat ini sehingga respons awal sangat bertumpu pada kekuatan masyarakat.

“Di tengah keterbatasan tersebut kita memperoleh pelajaran penting bahwa solidaritas warga menjadi modal utama dalam menolong, mengevakuasi, dan mendukung pemulihan sesama,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa korban dapat berjatuhan hanya dalam hitungan detik ketika bencana terjadi. Namun keselamatan hanya bisa dibangun melalui kesiapsiagaan yang dilakukan jauh sebelum bencana datang.

Ia menegaskan DIY hidup berdampingan dengan berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, erupsi Merapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga potensi tsunami di wilayah selatan. Karena itu, masyarakat tidak boleh memandang bencana sebagai peristiwa yang jauh atau datang sesekali. “Bencana adalah bagian dari realitas ruang hidup kita,” katanya.

Made menjelaskan kesiapsiagaan tidak hanya soal respons darurat, tetapi harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang mencakup infrastruktur aman, sistem informasi dan peringatan dini, pendidikan kebencanaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Ia mencontohkan pentingnya desa tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana, komunitas relawan, simulasi berkala, jalur evakuasi yang jelas, logistik yang terpetakan, hingga prosedur komando yang tidak tumpang tindih.

Menurutnya, peralatan kebencanaan yang digelar dalam apel tersebut juga harus dipastikan siap digunakan dan dikuasai oleh personel yang kompeten. “Alat yang lengkap tanpa kemampuan operasi hanya akan menjadi benda mati. Sebaliknya, personel yang terlatih, peralatan yang siap, dan prosedur yang jelas akan menjadi kekuatan penyelamatan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip build back better dalam proses rekonstruksi pascabencana, yakni membangun kembali dengan lebih aman, lebih kuat, lebih inklusif, dan lebih adil. “Memori gempa Jogja harus berubah menjadi kebijakan,” kata Made.