Ngemplang Pajak, HP Didenda Rp88 Miliar dan Penjara 1 Tahun

Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa HP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk itu, HP dituntut pidana penjara 5 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota dan denda sebesar 2 kali pajak terutang atau Rp101.052.839.152.

Dalam putusan pengadilan, hakim menyatakan bahwa secara hukum yang sah, HP terbukti telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan karena dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hakim menimbang terdakwa tidak menerbitkan faktur dan meminta faktur dengan NPWP null sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Terdakwa juga tidak melaporkan daftar penjualan dan daftar pembelian secara benar. Atas pernyataan tersebut, tidak ada elakan yang kuat dari HP bahkan auditor serta kuasa hukum yang bersangkutan. 

Hasil dari sidang kali ini, hakim membacakan bahwa HP dikenai pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 2 kali pajak terutang atau Rp88.833.956.874. Apabila terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, diganti dengan penjara selama 1 tahun. Hakim juga memutuskan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Untuk harta tempat tinggal dan tempat usaha, berdasarkan prinsip keadilan peraturan perpajakan, aset tersebut dikembalikan kepada HP dan tidak disita.

“Hukuman kami ringankan berdasarkan kondisi dan pernyataan Saudara (HP). Kami harap untuk Saudara (HP) lebih taat ke depannya agar menjadi pelajaran,” ujar hakim ketua.

Menanggapi hasil sidang tersebut, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (DJP DIY), Agung Subchan Kurnianto, mengatakan hal ini menunjukkan bahwa DJP tidak segan dalam melakukan penegakan hukum.

“Para wajib pajak diharapkan menyampaikan SPT secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku,” tegasnya.