Pengelolaan Sumbu Filosofi Tak Tinggalkan Kawasan Pendukung

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tidak ingin hanya mereka yang berada dan bersinggungan langsung dengan kawasan Sumbu Filosofi saja yang mendapatkan dampak positif. Namun, seluruh lapisan masyarakat DIY pun turut merasakan, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi.

“Kami berharap kabupaten dan kota punya aspirasi, karena bagaimanapun juga di luar sumbu filosofi harus diatur bagaimana wilayah-wilayah itu bisa tumbuh. Di dalam kawasan filosofi diperlukan adanya penyangga untuk menguatkan, sehingga ekonomi juga akan tumbuh. Penyangga tentu bukan hanya dari yang di dalam kawasan, oleh karena itu, dampaknya positifnya juga harus sampai di luar kawasan,” jelas Sri Sultan, di Grand Rohan, Kamis (2/11/2023).

Menurut Sri Sultan, tidak boleh pertumbuhan hanya berpusat di satu tempat saja yang menjadi bagian dari Sumbu Filosofi. Oleh karenanya, perlu ada program-program yang juga memperhatikan wilayah di luar Sumbu Filosofi saja. Yang terpenting, ada relevansi dalam satu kawasan kelurahan atau kawasan lain dengan Sumbu Filosofi yang memungkinkan untuk tumbuh.

Jika berpusat di kawasan Sumbu Filosofi saja, Sri Sultan meyakini akan timbul masalah kecemburuan sosial yang bisa memberatkan bagi pembangunan berikutnya. Makanya, semua harus terlayani dengan merata, selaras dengan karakteristik tertentu pada ragam program yang sesuai dengan 7 rekomendasi UNESCO.

Sekda DIY, Beny Suharsono, mengatakan struktur sistem pengelolaan dan koordinasi Sumbu FIlosofi terdiri dari perpaduan sistem tradisional Keraton Yogyakarta dan pemerintahan terkini. Empat struktur pengelolaan dalam Management Plan terdiri atas Sekretariat Bersama untuk level keputusan dan kebijakan, Pengelola situs Kawasan Sumbu Filosofi untuk level operasional, Kelompok Kerja Teknis Sumbu Filosofi untuk level masyarakat, dan Sistem Tradisional untuk Tata Rakiting Paprentahan dan Tata Rakiting Wewangunan oleh Kraton.

Tugas Sekretariat Bersama Sumbu Filosofi adalah mengkomunikasikan pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi kepada UNESCO melalui Perwakilan Indonesia untuk UNESCO; Mereka juga bertugas menyusun arah kebijakan dan strategi (tahapan, pendanaan) Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi; Melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan, penganggaran Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi sesuai dokumen rencana pengelolaan/Management plan oleh semua pihak; Melaksanakan evaluasi dan perubahan dokumen rencana pengelolaan/management plan; Melaporkan pelaksanaan pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 bulan sekali.

Sementara untuk Kabupaten Bantul, Beny menyebut bersama-sama 4 pihak melaksanakan ketugasan dalam kerja pengelolaan warisan dunia. Juga, melaksanakan ketugasan Sekretariat Bersama di bawah penanggung jawab Bupati Bantul dan di bawah koordinator Sekda Kabupaten Bantul.

“Bantul bertugas mengkoordinasikan dan menyinergikan semua OPD-nya yang terkait dengan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama beserta ketentuan teknis turunannya. Selain itu juga melaksanakan ketentuan regulasi Rapergub DIY tentang Pengelolaan Warisan Dunia dan pedoman pelaksanaannya sesuai arahan Kebijakan Sekber Pengelolaan Warisan Dunia,” papar Beny.

Acara ditutup dengan penandatanganan kerja sama Sumbu Filosofi antara Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Penandatanganan yang disaksikan oleh Sri Sultan tersebut dilakukan oleh Sekda DIY, Beny Suharsono, Sekda Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, Sekda Bantul, Agus Budi Raharja, dan dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yaitu GKR Condrokirono.