Sleman, IDN Times - Pengamat pariwisata sekaligus Kepala Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Yusuf mengatakan kebijakan pembatasan jumlah wisatawan dan tarif baru stupa Candi Borobudur terlalu cepat dilakukan. Hal ini mengakibatkan banyak unsur masyarakat yang tidak siap dengan perkembangan tersebut.
Studi yang dilakukan Puspar UGM menunjukkan bahwa hampir semua inisiatif pembangunan di kawasan Borobudur adalah inisiatif pemerintah pusat, sehingga sangat sedikit atau bahkan tanpa pelibatan masyarakat sekitar, termasuk para penggerak wisata.
“Menjadi cukup wajar bila kemudian masyarakat tidak terlalu paham arah pengembangan di kawasan Borobudur, dan bahkan bingung harus melakukan apa," ujar Yusuf, Selasa (7/6/2022).