Pemprov DIY Selidiki Matinya Ribuan Ikan di Laguna Pantai Trisik

Hasto menyebut jika di lokasi sekitar ribuan ikan itu mati terdapat area yang dijadikan tambak udang. Ia juga mengatakan bahwa banyak dari sistem budidaya udang di sana yang tak memenuhi standar pengelolaan. Beberapa kolam, kata dia, seringkali dijadikan satu.

"Sementara ini banyak yang tidak standar, artinya misal ada kolam untuk penjernihan, kolam untuk isolasi, kolam untuk membesarkan ini kan harus sendiri-sendiri," terangnya.

Cara pengelolaan yang tidak benar inilah yang kemudian bisa menimbulkan pencemaran limbah dari unsur organik. Bisa berupa sisa pakan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem sekitar.

Menurut Hasto, banyak dari petani udang yang melakukan hal tersebut lantaran guna memotong biaya produksi. "Petani ini sering mencari untung sesaat, tidak memikirkan bahwa nanti 3 tahun lagi justru terjadi musibah. Dalam arti banyak penyakit, ketika sistem kolam tak terpenuhi mengakibatkan seperti ini," bebernya.

Untuk mengembalikan pola budidaya udang para petani ke jalan yang benar, Hasto menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan berbagai upaya. Intinya, agar cara kerja para petani tak kian menciptakan pencemaran lingkungan macam ini.

"Memang mahal, kadang-kadang orang itu tidak ingin mengikuti sistem yang benar agar biaya produksinya murah. Saya kira harus kira kembalikan, kita bimbing, dan bina, kalau budidaya udang ya harus sesuai standar. Supaya tidak merusak lingkungan juga," tegasnya.

"Sebenarnya dia (petani udang) juga rugi kok kalau misalkan tidak sesuai standar. Untungnya hanya sesaat, ruginya long term-nya," lanjut dia.

Sementara ditanya soal adanya sanksi bagi mereka yang tak menerapkan pola budidaya secara benar, Hasto mengatakan pihaknya belum berpikir sejauh itu. Musababnya, untuk penyebab matinya ribuan ikan karena limbah pencemaran budidaya udang pun, sifatnya masih sebatas dugaan.

"Kalau untuk menentukan sanksi, saya kira kami harus pelajari terlebih dahulu. Karena ini final tentang penyebabnya belum selesai. Jadi harus melihat kajian dari provinsi seperti apa," pungkasnya.