Bantul, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Bantul menarik fasilitas negara yang selama ini digunakan oleh Bupati Bantul Suharsono dan Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Bupati dan Wakil Bupati Bantul tersebut saat sudah resmi menjadi bakal calon bupati yang akan maju dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.
Penarikan fasilitas negara itu dilakukan menjelang masa kampanye pilkada serentak yang mulai dilaksanakan pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.
Sekda Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis mengatakan fasilitas yang akan ditarik Pemkab Bantul seperti mobil dinas, biaya rumah tangga, insentif pajak tidak diberikan, petugas Satpol PP dan honorer yang selama ini berada di kediaman juga ditarik.
"Kita sudah melakukan inventarisasi fasilitas yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati hingga hak-hak yang tidak lagi diberikan selama bulan September hingga Oktober 2020 terkecuali hanya gaji yang masih diberikan," katanya, Kamis (24/9/2020).
"Penyerahan fasilitas dan hak-hak yang tidak lagi diberikan Bupati dan Wakil Bupati telah dituangkan dalam berita acara penyerahan aset," ujarnya.
Menurutnya sesuai izin yang diberikan Gubernur DIY, Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul akan menjalani cuti mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.
"Kemudian Bupati dan Wakil Bupati akan kembali mendapatkan fasilitas negara serta hak-haknya akan diberikan kembali setelah masa kampanye selesai," ujarnya.
Ditanya siapa penjabat Bupati Bantul selama masa kampanye pilkada, Helmi mengatakan hingga hari ini belum mendapatkan informasi dan tembusan dari Pemda DIY terkait nama yang akan mengisi pejabat Bupati Bantul.
"Kalau yang beredar di luar namanya Pak Tri Saktiani kami justru belum tahu. Namun yang pasti pelantikan pejabat Bupati Bantul akan dilaksanakan pada tanggal 25 September besuk," ujarnya.