Pemerintah Bentuk Danantara, Ini Pendapat Ekonom UGM

Menurur Eddy, konsep 'holding company' seperti Danantara dapat memperbaiki mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap berbagai BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah oleh kementerian.

Selama ini, kata dia, penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi dilakukan oleh kementerian di mana dasar penunjukan seringkali tidak disertai alasan dan evaluasi yang memadai.

"Pengawasan dari pemerintah adalah melalui penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi oleh kementerian sehingga sifatnya itu tidak terlalu 'binding'," ujar dia.

Dalam merealisasikan Danantara ini, ia menegaskan sebaiknya harus ada langkah lanjutan dan tidak berhenti sekadar pada pembentukan "holding company".
Danantara, kata dia, perlu merancang merjer dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah agar semakin efektif dan efisien, serta manajemen yang tidak berlapis-lapis sehingga lincah dalam berinovasi.
Dia khawatir layer manajemen yang berlapis-lapis bakal berisiko membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru akan menurun.

Menurut dia, yang paling diharapkan dari kemunculan badan pengelola investasi ini adalah bisa mengantisipasi terjadinya moral hazard karena melalui bentuk "holding company" yang resmi pengawasan bisa lebih transparan.

Soal dampak kehadiran Danantara bagi perekonomian nasional, Eddy menilai memang bakal memainkan peranan pada kestabilan keuangan negara dalam jangka panjang.

Namun, mengenai kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keperluan investasi, menurut dia, perlu dikaji lebih jauh oleh pemerintah serta lembaga riset.

"Mungkin dampaknya di jangka pendek hanya berjalan seperti biasa, tapi jangka panjang kita tidak tahu keefektifannya, karena persamaan ekonomi itu saling berkaitan dan cukup kompleks," tutur dia.