Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Pemerintah Bentuk Danantara, Ini Pendapat Ekonom UGM

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan BP Investasi Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2). (dok. Tim Komunikasi Prabowo)
Intinya sih...
  • Kehadiran BPI Danantara dapat memperkuat tata kelola aset negara BUMN secara transparan dan akuntabel
  • Badan pengelola investasi ini diharapkan bisa merancang merger dan akuisisi perusahaan pemerintah agar lebih efektif dan efisien
  • Dampak kehadiran BPI Danantara bagi perekonomian nasional akan memainkan peranan pada kestabilan keuangan negara dalam jangka panjang, namun perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah

Sleman, IDN Times - Kehadiran Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berpeluang memperkuat tata kelola aset negara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara lebih transparan dan akuntabel.

Pernyataan itu disampaikan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, terkait dengan pembentukan Danantara oleh pemerintah.

"Dengan adanya Danantara, 'monitoring' dari 'parent company' (perusahaan induk) akan lebih transparan dan efektif," ujar Eddy dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menjelaskan Danantara akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, yang mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.

Dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

 

 

1. Bisa perbaiki mekanisme koordinasi

Danantara Indonesia (IDN Times/Mohamad Rakan)

Menurur Eddy, konsep 'holding company' seperti Danantara dapat memperbaiki mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap berbagai BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah oleh kementerian.

Selama ini, kata dia, penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi dilakukan oleh kementerian di mana dasar penunjukan seringkali tidak disertai alasan dan evaluasi yang memadai.

"Pengawasan dari pemerintah adalah melalui penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi oleh kementerian sehingga sifatnya itu tidak terlalu 'binding'," ujar dia.

2. Perlu dilakukan langkah lanjutan

Danantara Indonesia (IDN Times/Mohamad Rakan)

Dalam merealisasikan Danantara ini, ia menegaskan sebaiknya harus ada langkah lanjutan dan tidak berhenti sekadar pada pembentukan "holding company".
Danantara, kata dia, perlu merancang merjer dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah agar semakin efektif dan efisien, serta manajemen yang tidak berlapis-lapis sehingga lincah dalam berinovasi.
Dia khawatir layer manajemen yang berlapis-lapis bakal berisiko membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru akan menurun.

3. Perankan kestabilan keuangan

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan BP Investasi Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2). (dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Menurut dia, yang paling diharapkan dari kemunculan badan pengelola investasi ini adalah bisa mengantisipasi terjadinya moral hazard karena melalui bentuk "holding company" yang resmi pengawasan bisa lebih transparan.

Soal dampak kehadiran Danantara bagi perekonomian nasional, Eddy menilai memang bakal memainkan peranan pada kestabilan keuangan negara dalam jangka panjang.

Namun, mengenai kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keperluan investasi, menurut dia, perlu dikaji lebih jauh oleh pemerintah serta lembaga riset.

"Mungkin dampaknya di jangka pendek hanya berjalan seperti biasa, tapi jangka panjang kita tidak tahu keefektifannya, karena persamaan ekonomi itu saling berkaitan dan cukup kompleks," tutur dia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Febriana Sintasari
EditorFebriana Sintasari
Follow Us