Pemda-Kadin DIY Dorong UMKM jadi Penyedia lewat E-Katalog

Hermawan menyebut zaman sekarang seharusnya tidak ada kendala berarti, platform yang ada juga mudah untuk dipelajari. Hanya saja, dikatakan Hermawan belum banyak yang mengetahui soal e-katalog ini. Tantangan kedua masih ada stigma negatif, jika menjadi rekanan pemerintah.

“Mereka masih punya stigma negatif ribet sekali menjadi rekanan pemerintah. Belum lagi yang lain macem-macem yang nonteknis,” ujar Hermawan.

Hermawan mengungkapkan sejatinya e-katalog tersebut hadir untuk memudahkan pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Selain itu dengan e-katalog, akan lebih transparan. Oleh karena itu Kadin DIY berupaya menjadi fasilitator, penengah untuk UMKM dan pemerintah. Kadin DIY pun meyakini produk yang dihasilkan UMKM juga memiliki kualitas yang bagus.

“Kadin akan mendampingi dan mengadvokasi seluruh dinas yang ada di DIY untuk belanja di e-katalog anggota Kadin. Kadin artinya punya tanggung jawab mengkurasi UMKM ini untuk memang dia layak menjadi penyedia jasa, yang bisa ditunjuk oleh pemerintah. Rasanya sih masalah kemiskinan dan sebagainya di Jogja bisa diselesaikan, bila belanjanya maksimal di UMKM,” ucap Hermawan.

Hermawan mengungkapkan bahwa saat ini UMKM yang melek e-katalog masih sangat minim. Ia memberi gambaran, dari ribuan pelaku usaha Kecil dan Menengah saja, dapat dikatakan baru ratusan yang memahami e-katalog. Padahal potensi belanja dari pemerintah sangat besar. Hal tersebut semestinya bisa ditangkap oleh para pelaku UMKM.

“Potensi belanja pemerintah ini sangat besar. Dalam situasi seperti ini, pengungkit pertumbuhan ekonomi ya memang 60 persen belanja pemerintah, 40 persennya baru belanja swasta,” ujar Hermawan.

Melihat banyak pelaku UMKM belum mengetahui e-katalog ini, Kadin DIY akan terus melakukan sosialisasi. Selain sosialisasi, pihak Kadin DIY juga akan mengadakan business matching. Dinilainya berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh OPD, UMKM bisa menyediakan. “Mau belanja apa, mebel, seragam, makanan minuman, itu ada semua,” ujar Hermawan.

Senada dengan Hermawan, Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, Yudi Ismono mengungkapkan masih sedikit pelaku UMKM di DIY yang masuk e-katalog. Padahal saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gencar mempromosikan dan mendorong pemanfaatan produk dalam negeri.

“Kita ambil sampling peserta sekarang ini, kurang lebih 100. Ketika memperkenalkan e-katalog banyak yang gak ngeh. Yang sudah ke e-katalog tadi ada testimoni, keuntungan bisa 100 persen,” ujarnya.

Yudi menyebut e-katalog sebagai salah satu wadah untuk menjual produk UMKM, memberi manfaat yang besar. Produk yang ada di e-katalog mempunyai peluang untuk dikenal pasar lebih luas. Berdasar pengalaman tidak hanya di Jogja, bahkan sampai luar negeri.

“Ini kita harapkan UMKM naik kelas, tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi di luar negeri,” ucap Yudi.

Yudi mengungkapkan ada sejumlah syarat memang yang harus dipenuhi UMKM untuk masuk e-katalog. Meski begitu, sejumlah persyaratan tersebut dirasa tidak akan memberatkan. Pada dasarnya yang harus dipenuhi adalah syarat dasar perusahaan. Kemudian juga menambah sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

Pihaknya pun berupaya terus mendorong UMKM agar masuk e-katalog. Mulai dari pendampingan awal, hingga produk tayang di e-katalog dilakukan. Dinamika transaksi pun akan menjadi perhatian.

“Kalau misal ada kendala sekian waktu produk sudah tayang, tapi tidak laku, kami lakukan proses matching dengan penyedia bersangkutan,” kata dia.