Pemda DIY Komitmen Turunkan Jumlah Kemiskinan dan Stunting

29 Sep 2023, 20:35 WIB

Evaluasi Implementasi SAKIP Pemda DIY Tahun 2023 oleh Kementerian PAN & RB RI, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (29/9/2023). (Dok. Istimewa)

Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) berkomitmen melalukan inovasi dan kolaborasi untuk mengatasi permasalahan pembangunan, seperti kemiskinan dan stunting. Diharapkan hal ini dapat memberikan dampak positif perbaikan kesejahteraan bagi warga Jogja.

Sri Sultan menyebutkan, data Statistik BPS DIY menunjukkan jumlah penduduk miskin di DIY kondisi Maret 2023 sebanyak sekitar 448 ribu orang atau sebesar 11,04 persen. Kondisi tersebut turun 0,45 persen poin dibandingkan pada September 2022. Dimana hal ini menjadi sinyal perbaikan dan optimisme bagi semua bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan di DIY sudah berjalan on the track.

“Berdasar perhitungan data Persentase Angka Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa selama satu dekade antara tahun 2012-2023, DIY berhasil mencatatkan akumulasi penurunan angka kemiskinan tertinggi se-pulau Jawa dengan penurunan sebesar 4,84 persen, diikuti Jawa Tengah 4,21 persen, Jawa Timur 2,73 persen dan Jawa Barat 2,26 persen. Sedangkan Provinsi Banten dan DKI Jakarta justru mengalami peningkatan angka kemiskinan masing-masing sebesar 0,46 persen dan 0,74 persen,” terang Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X," saat Evaluasi Implementasi SAKIP Pemda DIY Tahun 2023 oleh Kementerian PAN & RB RI, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (29/9/2023).

1. Sumbu filosofi jadi modal tingkatkan kesejahteraan

Tugu Pal Putih Yogyakarta. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Selain itu, sinyal positif dari upaya penanganan kemiskinan di DIY dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menunjukkan grafik semakin menurun dalam satu dekade terakhir.

“Baru-baru ini Sumbu Filosofi Yogyakarta telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Hal ini tentu saja menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu predikat Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tentu saja memberikan warna tersendiri dalam perencanaan pembangunan DIY yang merupakan bentuk kekhususan DIY dibandingkan dengan daerah lainnya,” ungkap Sri Sultan.

2. Program bantuan minimalkan stunting

Ilustrasi pertumbuhan anak stunting (pexels)

Dipaparkan Sri Sultan, salah satu wujud inovasi dan penguatan kolaborasi yakni Sibakul Jogja yang kini memperluas kemanfaatannya dengan program BANTU-BANTING (Sibakul Membantu Bersama Menurunkan Stunting) sebagai langkah kolaboratif dan berkelanjutan dengan BKKBN. Program ini merupakan kampanye pembagian telur pada keluarga resiko stunting di wilayah miskin, sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup generasi yang akan datang.

“Program ini sekaligus memberdayakan UMKM Mitra Sibakul dan dukungan monev yang berkelanjutan dari menu baru dalam aplikasi Sibakul guna membantu melakukan monitoring percepatan penurunan angka stunting di DIY,” kata Sri Sultan.

Sementara itu, terkait pemberdayaan masyarakat, terdapat inovasi 'Rumah Produksi Prima' yang dilakukan sebagai respon atas kebutuhan Perempuan yang terdampak pandemik Covid-19 yang kehilangan usahanya. Pemda DIY menyediakan rumah produksi dengan dukungan peralatan yang dibutuhkan. Pelaksanaan produksi dilakukan oleh Kelompok Ekonomi Produktif Desa Prima sebagai bentuk pemberdayaan dengan dilakukan pendampingan baik dari sisi produksi maupun pemasaran.

Diutarakan Sri Sultan, berkaitan dengan pemanfaatan Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) guna peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, telah diberikan pula hak anggaduh kepada Lurah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan khususnya guna mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Pun telah diberikan bantuan BKK Kalurahan Urusan Pertanahan dengan sasaran penerima manfaat adalah keluarga miskin.

3. Kempan RB apresiasi Pemda DIY

Evaluasi Implementasi SAKIP Pemda DIY Tahun 2023 oleh Kementerian PAN & RB RI, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (29/9/2023). (Dok. Istimewa)

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB RI, Agus Uji Hantara, menyampaikan selama ini yang kerap menjadi permasalah adalah penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan sering tidak tepat sasaran. Hal tersebut baik jumlah maupun sasaran penerima bantuan. Oleh karena itu, pengimplementasian digitalisasi juga penting untuk dilakukan terutama agar masyarakat pun dapat berperan sebagai pelaku monev.

“Itulah contoh konkret manajemen kinerja atau SAKIP dan RB yang membumi. Dimana dapat diketahui sebenarnya dampak-dampaknya. Kata kuncinya memang kolaborasi tadi. Kelihatannya program tadi (BANTU-BANTING) cuma pembagian telur tapi kalau itu langsung menuju kepada sasarannya yang terkena stunting, tiap hari makan telur kan sudah, pasti ini berdampak langsung,” kata Agus Uji.