Pembangunan Kantor Wapres RI di IKN Ditargetkan Selesai Desember 2025

12 Des 2025, 19:53 WIB

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di UGM, Sleman, Sabtu (12/12/2025). (IDNTimes/Tunggul Damarjati)

Intinya sih...

Pembangunan tahap I mencapai 97 persen, termasuk infrastruktur dasar dan KIPP
Legislatif-yudikatif selesai akhir 2027, termasuk pembangunan jalan di kawasan 1A, 1B, dan 1C
Ajuan anggaran Rp20 triliun untuk Tahap 2 IKN di tahun 2026, dengan pagu anggaran sementara Rp6 triliun

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Sleman, IDN Times - Pembangunan kantor dan rumah dinas Wakil Presiden RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut selesai pengerjaannya pada Desember 2025.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono saat ditemui di UGM, pada Sabtu (12/12/2025) memastikan kantor wapres sudah bisa digunakan pada 2026.

"Tinggal masjid (negara) dan kantor Presiden, Wakil Presiden. Itu sudah akan selesai semua, sekolah, pasar. Jadi sekolah, pasar akan selesai Desember ini. Akhir Desember ini jadi. tinggal nanti ngisi furniture-nya," kata Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di UGM, Sleman, Sabtu (12/12/2025).

1. Pembangunan tahap I mencapai 97 persen

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, meninjau langsung progres pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C pada Sabtu (19/7/2025). Foto OIKN

Basuki menuturkan, progres pengerjaan tahap 1 dari 2022-2024, mencapai 97 persen. Pengerjaan fase pertama ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti Istana Presiden, lapangan upacara, gedung kementerian, serta penyediaan air bersih dan jalan tol.

Mantan Menteri PUPR itu mengatakan, jalan tol dari Balikpapan menuju IKN sudah bisa dioperasikan secara fungsional akhir tahun ini.

"Insyaallah mulai fungsional tahun akhir bulan ini," ujar Basuki.

2. Legislatif-yudikatif kelar akhir 2027

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt (MW) di wilayah IKN. Foto OIKN

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, IKN akan menjadi ibu kota politik pada 2028 mendatang. Menurut Basuki, OIKN telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan tahap 2 pada 2025-2029.

Pembangunan tahap ini salah satunya mengerjakan perkantoran legislatif dan yudikatif. Selain itu infrastruktur jalan di kawasan 1A di bagian utara, 1B di bagian tengah, dan 1C di sebalah selatan.

"Insyaallah akhir tahun 2027 atau semester 1 tahun 2028 sudah bisa kita lihat hasilnya selesai (legislatif dan yudikatif)," harapnya.

3. Ajukan anggaran Rp20 triliun

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Basuki, OIKN mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp20 triliun untuk pembangunan Tahap 2 IKN di tahun 2026. Namun pagu anggaran sementara yang disepakati baru kisaran Rp6 triliun.

"(Tahun) 2026, DIPA-nya yang belum diserahkan, baru nanti diserahkan, setelah Bapak Presiden pulang dari luar negeri. Kita yang di DIPA awal itu ada sekitar enam (triliun), tapi nanti akan ada tambahannya 14 (triliun), jadi sekitar 20 (triliun)," tutupnya.