Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. (IDN Times/Tunggul Damarjati)
Sementara, Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut sudah memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat demo ricuh kemarin. Akan tetapi, untuk PKL dan restoran yang terbakar tidak mendapat ganti rugi dari pemerintah.
Pemkot hanya bisa memperbaiki infrastruktur yang notabene milik pemerintah.
"Ya tidak ada ganti rugi dalam hal ini. Karena kita lebih kepada infrastruktur yang ada di Malioboro," kata Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (12/10/2020).
Pasca kejadian ricuh kemarin, Haryadi menegaskan, pihaknya tak melarang para PKL berdagang kembali. Akan tetapi, manakala aksi unjuk rasa terjadi lagi dan situasi mulai tidak kondusif, para PKL diminta kesadarannya segera menutup lapak.
"Dagang wae ora popo. Yang penting anda (PKL), saya bilang ya siap-siap kalau ada kegiatan aksi unjuk rasa tutup saja dari pada jadi korban, dan mereka sudah tahu hal itu," pungkasnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi merinci bahwa pihaknya telah dilakukan inventarisasi terkait fasilitas umum yang rusak akibat demo ricuh di kawasan Malioboro kemarin. Angka kerugian ditaksir mencapai Rp246 juta.
"Untuk kerusakan fasilitas di Malioboro seperti tempat sampah sekitar 40, 9 wastafel, 27 buah pagar barikade, jaringan kabel radio, CCTV, pot bunga dan tanamannya," katanya.