Pakar UGM: Pemilu Esensial untuk Menjaga Keberlangsungan NKRI
.jpg)
Yogyakarta, IDN Times - Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, mengatakan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat adalah subjek dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Untuk itu, pemilu yang rutin digelar sangat diperlukan.
"Pemilu itu bagian dari menjaga kontinuitas dari entitas yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sana ada proses ritual penyerahan kedaulatan yang ada di tangan rakyat kepada para elite yang mewakilinya, baik melalui lembaga eksekutif maupun legislatif," ujarnya dalam diskusi 687 Hari Menjelang Pemilu 2024: Menelaah Hal-hal Krusial di Pemilu yang digelar IDN Times, Selasa (29/3/2022).
1. Sepuluh aktor utama yang mempengaruhi terwujudnya penundaan pemilu
Menurut Nyarwi, ada 10 jenis aktor utama yang bisa mempengaruhi terjadinya penundaan Pemilu 2024.
Yang pertama adalah Presiden yang dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta sebagai aktor politik yang memimpin parpol-parpol koalisi pendukung pemerintah. Kedua, adalah aktor yang berpengaruh di sekitar Istana.
"Termasuk menteri-menteri, ada yang sangat berpengaruh sampai kurang berpengaruh. Tapi tetap saja bisa memberikan rekomendasi pendapat atau masukan kepada Presiden untuk mendorong atau menyuarakan (penundaan pemilu)," jelasnya.
Yang ketiga, yaitu parpol-parpol papan atas dan menengah yang menguasai kursi di DPR. Apalagi, jumlah parpol yang duduk di DPR mayoritas mendukung pemerintahan Joko Widodo.
"Walaupun kita tahu parpol ini terbelah dalam sikapnya mengenai penundaan pemilu, tapi dinamika politik itu selalu cair. Kita tidak tahu kan Setahun dua tahun lagi menjelang mepet (pemilu) dinamika juga terjadi."
Berikutnya, organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Menurutnya, pemimpinnya punya pengaruh sosial, kultural, maupun moral ke kelompok masyarakat luas.
Kelima, pimpinan organisasi masyarakat atau aktivis masyarakat sipil. Keenam, adalah penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang kinerjanya akan menjadi sorotan.
Selanjutnya, Nyarwi juga menyebutkan pihak-pihak seperti akademisi dan aktivis kampus, aktivis pro-demokrasi, media massa mainstream, serta pegiat media sosial, termasuk para relawan yang mendukung maupun yang menolak penundaan pemilu 2024, baik yang bersifat natural-organik maupun rekayasa.
"Kita harus cermati semua aktor ini geraknya, opininya seperti apa. Selain itu media kan juga selalu mengecek statement aktor-aktor ini. Bulan kemarin (ngomong) apa, periode tahun lalu apa, perubahannya seperti apa," paparnya.