Sleman, IDN Times - Belasan orang yang mengatasnamakan Paguyuban Gejayan Ayem Tentrem (PGAT) melakukan aksi penolakan Gejayan dijadikan lokasi demo yang kerap melibatkan banyak massa.
Paguyuban yang berisikan warga, tukang parkir dan pedagang seputaran Jalan Gejayan/Moses Gatutkaca ini melakukan aksi penolakan pada Selasa (18/8/2020).
Yanto (35) salah satu perwakilan tukang parkir Gejayan menjelaskan, aksi demo yang kerap melibatkan banyak massa dirasa sangatlah mengganggu perekonomian warga. Dia menjelaskan, dalam satu jamnya saja dirinya mengalami kerugian sebesar Rp 20-30 ribu.
"Saya sebagai tukang parkir juga terganggu, jadi sepi. Di musim pandemik saja sudah terpengaruh, ada demo jadi lebih terpengaruh. Jalan diblokir, dampak ke kita juga," ungkapnya pada Selasa (18/8/2020).
Desi Setiawan, Ketua Paguyuban Gejayan Ayem Tentrem memaparkan pihaknya bersama dengan warga, tukang parkir dan pengusaha di sekitar Gejayan sangat menolak kawasan Gejayan dijadikan lokasi aksi. Menurutnya, pihaknya mengkhawatirkan jika aksi-aksi yang melibatkan banyak massa berujung ricuh dan mengganggu kenyamanan. Jangan sampai peristiwa
"Takutnya kalau rusuh. Apalagi jalannya macet dan akses jadi lewat kampung. Itu kan di kampung banyak anak-anak kecil. Takutnya kalau rusuh, ke warga kena dampak," terangnya laki-laki yang kerap dipanggil Iwan.
Iwan memaparkan jika pihaknya tidak melarang segala bentuk aksi yang dilakukan mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Hanya saja, pihaknya menolak jika Jalan Gejayan dijadikan tempat untuk menarik massa yang sangat banyak.
Pihaknya pun meminta kepada kelompok-kelompok mahasiswa, LSM, ormas, maupun yang lainnya untuk tidak menjadikan wilayah Gejayan sebagai tempat dan ajang aksi yang melibatkan banyak massa.
"Demo kan sudah ada tempatnya, di gedung DPR, kampus, tapi jangan di Gejayan. Gejayan nanti menganggu kemacetan, kalau ribut kan warga sekitar juga kena dampak," paparnya.
Menurut Iwan, sebelum melakukan aksi penolakan ini, pihaknya sudah melakukan pemasangan spanduk penolakan aksi massa pada tanggal Agustus 2020. Namun, pada tanggal 14 Agustus spanduk penolakan tersebut sudah tidak ada.
"Kemarin sudah kita pasang, tapi waktu demo tanggal 13 nya, tapi tanggal 14 kok tidak ada. Tapi saya tidak tahu siapa yang melepas. Boleh demo, asal jangan di wilayah Gejayan," katanya.