Ormas Palak THR, Sosiolog UGM: Tak Lepas dari Faktor Sosial-Ekonomi

Widyanta menjelaskan bahwa fenomena ini berkaitan erat dengan faktor sosial dan ekonomi. Banyak anggota ormas berasal dari kelompok masyarakat dengan pekerjaan tidak tetap atau bersifat kasual. Kesulitan ekonomi mendorong mereka mencari pemasukan, termasuk dengan cara yang tidak benar. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, menurutnya, turut memperburuk kondisi tersebut.

"Ketika anggaran daerah dipotong, sumber pemasukan banyak yang menghilang. Ini berdampak besar bagi masyarakat kelas bawah, yang sebelumnya masih mendapat limpahan dana dari proyek-proyek pembangunan," jelasnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Widyanta menyoroti kesenjangan sosial yang semakin melebar sebagai faktor pendorong maraknya aksi pemalakan oleh ormas. Menurutnya, kelompok elit oligarki dengan mudah memamerkan gaya hidup mewah di media sosial dan ruang publik tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Sementara itu, banyak masyarakat masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar, menghadapi kondisi yang semakin sulit akibat ketimpangan ekonomi.

Menurut Widyanta, fenomena ini bukan sekadar memicu kecemburuan sosial, tetapi juga menciptakan frustrasi kolektif di kalangan masyarakat kelas bawah. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan akses ekonomi menimbulkan ketidakpuasan yang pada akhirnya mendorong sebagian kelompok melakukan tindakan menyimpang, termasuk pemalakan oleh ormas.

"Kondisi ini semakin parah ketika ketidakadilan sosial ini terus berulang, sementara di sisi lain, budaya konsumtif semakin dipertontonkan tanpa kontrol," ujarnya.
 
Ia menegaskan bahwa tindakan premanisme oleh ormas tidak bisa dibiarkan karena dampaknya kian meluas terhadap kestabilan sosial dan dunia usaha. Penegakan hukum, menurutnya, harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu serta bebas dari kepentingan politik atau kedekatan dengan aparat. Meski ormas-ormas ini melakukan pemerasan, ia menilai mereka hanyalah bagian kecil dari permasalahan yang lebih besar.

“Yang lebih berbahaya dan memiliki dampak sistemik jauh lebih luas adalah para pejabat yang secara terang-terangan mencabik-cabik konstitusi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, menciptakan kebijakan yang tidak adil, serta membiarkan ketimpangan sosial semakin melebar," ujarnya dengan tegas.

Widyanta menekankan bahwa negara harus hadir untuk melindungi pengusaha dari tekanan semacam ini. Jika praktik pemalakan dibiarkan tanpa penegakan hukum yang serius, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas. Biaya ekonomi akan meningkat, iklim investasi terganggu, dan stabilitas sosial berisiko terancam.

Situasi ini, menurutnya, dapat semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu ketidakstabilan ekonomi berkepanjangan, serta menumbuhkan sikap apatis terhadap hukum.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan menertibkan ormas yang beroperasi di luar batas hukum serta memberikan jaminan perlindungan kepada para pengusaha agar mereka dapat menjalankan bisnisnya tanpa rasa takut atau tekanan dari kelompok mana pun," pungkasnya.