Optimalkan Layanan Difabel, Pemkot Jogja Gandeng Universitas Swedia

22 Feb 2024, 19:00 WIB

FGD Penyusunan Peta Jalan Pengembangan RLD di Ruang Yudistira Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Rabu (21/2/2024). (Dok. Istimewa)

Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen terhadap pemenuhan dan perlindungan penyandang difabel, serta menjadi kota inklusif. Sebagai bentuk keseriusan terhadap pemenuhan hak difabel, Pemkot Jogja juga menggandeng Lund University Swedia.

Salah satu upaya pemenuhan hak dengan menghadirkan Rumah Layanan Disabilitas (RLD) yang berada di kompleks Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Proja di Gowongan Lor, Jetis.

"RLD yang hadir sejak tahun 2022 dirasa belum optimal. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh perangkat daerah, komunitas non pemerintah serta organisasi yang bersinggungan dengan penyandang disabilitas dapat berkolaborasi membuat pusat data yang memudahkan para penyandang dalam mendapatkan pelayanan publik," ujar Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Indrawati, pada acara FGD Penyusunan Peta Jalan Pengembangan RLD di Ruang Yudistira Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Rabu (21/2/2024).

1. Layanan masih terbatas aspek sosial dan ketenagakerjaan

FGD Penyusunan Peta Jalan Pengembangan RLD di Ruang Yudistira Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Rabu (21/2/2024). (Dok. Istimewa)

Untuk saat ini jenis layanan yang ada di RLD masih terbatas pada aspek sosial dan ketenagakerjaan. Indrawati menyebutkan jenis layanan yang dilaksanakan antara lain layanan kedaruratan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), fasilitasi alat bantu, serta pelatihan bagi difabel dan keluarga. Sementara untuk aspek ketenagakerjaan, jenis layanan yang sudah difasilitasi yaitu konsultasi ketenagakerjaan, lowongan kerja dan pembuatan kartu pencari kerja.

"Melalui forum ini, harapannya dapat menghasilkan kolaborasi dari berbagai stakeholder dalam memberikan layanan yang komprehensif bagi penyandang disabilitas. Terciptanya layanan data yang dapat dimanfaatkan serta mudah diakses bagi mereka," ujar Indrawati.

2. Kerja sama dengan Lund University Swedia

FGD Penyusunan Peta Jalan Pengembangan RLD di Ruang Yudistira Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Rabu (21/2/2024). (Dok. Istimewa)

Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Agus Salim, mengatakan berbagai layanan publik telah diselenggarakan oleh beberapa perangkat daerah di Kota Yogyakarta. Dalam pengembangan RLD diperlukan peningkatan kualitas pada layanan publik eksisting agar lebih inklusif dan aksesibel. Untuk itu, perlu peningkatan petugas layanan RLD serta sarana dan prasarana dasar yang diperlukan untuk menjamin kesiapan personil.

"Kami melihat pertu diselenggarakan pelatihan sebagai sarana peningkatan kapasitas layanan, pemahaman terhadap subyek yang dilayani dan bagaimana melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dengan berbagai jenis dan tingkat disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng Lund University Swedia yang diharapkan dapat meningkatkan layanan publik khususnya di RLD," jelasnya.

Lund University memiliki program Co Design For Sustainable, Resilient and Inclusive Public Space and Services (CIPSS), dimana program ini terfokus pada perencanaan rencana yang dilakukan bersama-sama untuk menciptakan ruang dan layanan publik yang lebih inklusif yang mendukung pengembangan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Program ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu pelatihan pendidikan secara online, presentasi lokakarya dan mempresentasikan proyek perubahan yang telah dirumuskan.

3. Perjuangan panjang untuk difabel

Ilustrasi. Difabel mendapatkan hak dengan mendapatkan bantuan pelatihan dan magang di berbagai wilayah Indonesia melalui program "BRI Sahabat Disabilitas". (Dok. BRI)

Senior Lecture in Lund University Sweden, Johanna Alkan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang sebelumnya telah melakukan kolaborasi yang sangat luar biasa dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah, komunitas, organisasi masyarakat dan lainnya.

"Perubahan layanan disabilitas memerlukan perjuangan yang panjang dan sangat penting dalam menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang baik untuk mengkoneksikan agar setiap fasilitas bisa lebih menciptakan kondisi penyandang disabilitas tidak merasa terdiskriminasi. Ini sangat menarik, kolaborasi yang ada di Kota Yogyakarta bisa dari berbagai elemen," ujarnya.