Omnibus Law, Kelahiran RUU Sapu Jagat Demi Pertumbuhan Ekonomi (1)
Yogyakarta, IDN Times – Namanya omnibus law. Sebagian orang di Indonesia memplesetkannya menjadi Gedebus Law. Sebuah ungkapan nyinyir atas isi rancangan produk undang-undang yang dianggap sebagian orang adalah gedebus alias omong kosong. Sebagian lagi memberi julukan RUU Cilaka. Kepanjangan dari RUU Cipta Lapangan Kerja.
Alih-alih mendukung kesejahteraan buruh, isi RUU itu dinilai justru banyak merugikan kaum buruh di berbagai sektor. Belakangan namanya diganti dengan RUU Cipta Kerja usai sebutan RUU Cilaka yang marak di laman-laman media memberi kesan negatif. Ada pula yang menyebutnya sebagai UU Sapu Jagat karena banyak hal yang diatur.
1. Omnibus law mengatur bejibun aturan
Istilah Omnibus, menurut Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Oce Madril, berasal dari bahasa Latin. Istilah yang muncul pada 1820 itu menggambarkan semacam kendaraan boks yang ditarik kuda. Biasanya satu boks memuat 2-3 penumpang. Kali ini bisa diisi banyak orang karena boksnya dibuat panjang. Demikianlah gambaran ringkas Omnibus Law. Satu produk hukum yang memuat sebejibun regulasi, banyak aturan.
Ada belasan topik yang masuk di dalamnya. Persoalan lingkungan hidup, pers, pertanian, perkebunan, pertambangan, administrasi, perizinan, ketenagakerjaan, dan banyak lagi. Harus didekati dengan banyak perspektif karena banyak yang diatur.
“Boleh jadi penyusunnya lupa apa saja yang diatur,” kata Oce dalam diskusi bertema “Omnibus Law dan Korupsi Legislasi” di Kantor Pukat UGM, 26 Februari 2020 lalu.
Lantaran disusun masing-masing sektor, tak menutup kemungkinan regulasi antar sektor itu saling bertabrakan. “Mestinya saling terintegrasi,” kata Oce.
Ide omnibus law sudah lama untuk diterapkan di Indonesia. Oce adalah salah satu akademisi yang pernah diajak ikut serta mendiskusikan beberapa ide awal. Setelah itu, tak diajak lagi.
“Mungkin beda paradigma sehingga dinilai tak banyak manfaat mengundang saya,” kata Oce.
2. Bermula dari pidato pelantikan Jokowi
Omnibus Law disebut kali pertama Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan usai pelantikan sebagai presiden untuk periode ke-2 pada 20 Oktober 2019 lalu. Ada dua undang-undang yang akan diterbitkan. UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang akan menjadi omnibus law. Artinya, satu undang-undang berisi banyak undang-undang sekaligus merevisi beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan menghambat pengembangan UMKM.
“Segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan. Harus dipangkas,” demikian Jokowi menyatakan waktu itu.
Ada 82 UU dan 1.194 pasal yang diidentifikasi akan direvisi dalam Rancangan UU Cipta Kerja. Isinya meliputi 79 undang-undang, 15 bab, dan 174 pasal. Dan draf RUU Cipta Kerja itu sudah disampaikan ke meja DPR pada 12 Februari 2020 lalu.
Sejak awal Jokowi berpidato dalam pelantikan presiden dan wakil presiden itu meninggalkan tanda tanya. Tak biasanya pidato pelantikan berisi pengumuman akan pembuatan produk undang-undang. Biasanya menarasikan gagasan, visi misi dan agenda lima tahun ke depan.
Namun periode dua kali menjabat itu, Jokowi menyampaikan hal-hal teknis pembentukan undang-undang yang mestinya cukup dilakukan para menteri yang dibentuk nanti.
“Itu pun presiden sudah yakin menyebut namanya. RUU Cipta Lapangan kerja dan RUU UMKM,” kata Oce.
3. Rencana pemindahan ibu kota negara memacu kelahiran omnibus law
Pidato Jokowi sekaligus menjawab, produk RUU sapu jagat itu sudah disiapkan cukup lama. Sosiolog UGM, AB Widyanta menduga, kemunculannya berawal dari rencana pemindahan ibu kota negara.
Usai Pemilu 17 April 2019, Jokowi menggelar rapat terbatas pemerintah pada 29 April 2019. Isinya memutuskan akan memindahkan ibu kota negara. Agenda itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keputusan lokasi ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diumumkan Jokowi pada 26 Agustus 2019.
“Lalu muncullah catatan soal omnibus law. Jadi ada kaitannya,” kata Widyanta.
Dan rencana pemindahan ibu kota itu, menurut Widyanta tak bisa dilepaskan dari proyek ambisius pemerintah yang dijabarkan lewat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I). Tonggak benderanya ditancapkan satu dekade lalu, 2010. Sekaligus menengarai masa ketika batas-batas antar negara kian longgar. Dan pelayanan warga negara bukan lagi hanya oleh negara, tetapi juga investor.
“MP3EI harus dibaca sebagai satu kesatuan napas sejarah hingga hari ini,” kata Widyanta.
Pertumbuhan ekonomi menjadi kunci pemerintahan Jokowi. Sempat menargetkan pertumbuhan ekonomi tujuh persen dalam RPJMN 2015-2019, tapi meleset hanya pada rata-rata kenaikan lima persen. Dan pada 2020 ditargetkan mencapai 5,04-5,05.
“Dan keran (pertumbuhan ekonomi) dibuka lewat (kebijakan) Indonesia harus ramah investasi. Terbuka dengan investasi,” kata Widyanta.
Caranya dengan membuat produk-produk hukum yang bisa mendobrak nation state atau negara kebangsaan yang dianggap sebagai penghalang.
“Jadi undang-undang besar (omnibus law) jadi bulldozer yang meruntuhkan nation state. Warga negara bukan lagi sebagai warga negara, tapi konsumen,” kata Widyanta.
Lahirlah produk-produk hukum yang berasal dari hukum besi kekuasaan. Termasuk UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada 23 September 2019, revisi UU KPK dilakukan karena KPK dianggap sebagai lembaga yang menghambat investasi.
“Ini satu paket,” kata Widyanta.