Ombudsman DIY Turunkan Tim Selidiki Pungutan Uang Seragam

16 Jul 2025, 17:15 WIB

Febriana Sintasari

Kantor Ombudsman DIY (IDN Times/Febriana Sinta)

Intinya sih...

Kemenag DIY turunkan tim untuk menyelidiki dugaan pungutan seragam di salah satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Bagus tidak menjelaskan detail institusi terkait, namun ORI akan mengeluarkan saran perbaikan jika ditemukan malaadministrasi
ORI DIY telah melakukan sosialisasi terkait larangan pungutan semacam itu sebelum proses penerimaan siswa baru dimulai

Yogyakarta, IDN Times - Dugaan pungutan seragam terjadi di salah satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menindaklanjuti hal tersebut Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY kemudian menurunkan tim untuk menyelidiki.

Koordinator Tim Pengawasan SPMB ORI DIY 2025 Mohammad Bagus Sasmita, menjelaskan informasi terkait dugaan pungutan itu diterima dari masyarakat pada pekan lalu.

"Sekolah maupun komite tidak boleh 'cawe-cawe' dalam urusan penjualan seragam. Apalagi mengaitkannya dengan daftar ulang. Itu jelas dilarang dalam aturan," ujar Bagus.

Larangan sekolah dan komite menjual atau memfasilitasi pengadaan seragam, ditegaskan Bagus, sudah tertuang dalam sejumlah regulasi, antara lain Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010, Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020.

Menurut Bagus, informasi yang diterima Ombudsman bukan berupa laporan resmi, melainkan selebaran yang disebarkan ke orang tua calon siswa baru. Dalam selebaran itu dicantumkan jadwal pencatatan ulang siswa pada 4–11 Juli 2025, termasuk rincian biaya seragam Rp1.650.000 untuk siswa, dan Rp1.800.000 untuk siswi, serta tambahan Rp150.000 untuk ukuran jumbo.

"Dalam edaran itu disebutkan tempatnya di mana, biayanya apa saja, termasuk soal seragam," ujarnya dikutip Antara, Rabu (16/7/2025).

1. Kemenag DIY turunkan tim

Koordinator Tim Pengawasan SPMB ORI DIY 2025 Mohammad Bagus Sasmita. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Bagus menambahkan ORI DIY juga mengunggah tangkapan gambar selebaran tersebut melalui akun media sosial X sekaligus menandai Kementerian Agama untuk menindaklanjutinya.

Kemenag DIY, kata Bagus, menyatakan telah menurunkan tim dan meminta agar proses-proses terkait pungutan itu dihentikan. Namun, ORI belum menerima laporan hasilnya secara konkret.

"Kami belum mendapatkan hasil konkretnya. Maka kami tindak lanjuti sendiri dengan menurunkan tim dan meminta klarifikasi langsung kepada pihak madrasah dan Kemenag," kata dia.

2. Tak jelaskan detail institusi

ilustrasi siswa SMA (unsplash.com/Ed Us)

Bagus menjelaskan meski telah mengantongi informasi detail mengenai lokasi wilayah sekolah, pihaknya memilih tidak mengungkapkannya kepada publik.

"Kami menghargai proses di Kemenag. Jadi tidak kami sebutkan dulu di mana madrasahnya," kata Bagus.

Jika dalam proses klarifikasi nanti ditemukan adanya malaadministrasi, ORI akan mengeluarkan saran perbaikan kepada Kemenag maupun madrasah yang bersangkutan.

3. ORI DIY sudah lakukan sosialisasi

Kantor Ombudsman DIY (IDN Times/Febriana Sinta)

ORI DIY bersama instansi pendidikan terkait juga telah menyampaikan sosialisasi terkait larangan pungutan semacam itu sebelum proses penerimaan siswa baru dimulai.

"Harapan kami, tentu saja ini bisa menjadi pemicu jangan sampai kemudian sekolah maupun madrasah masih ikut campur tangan menjual seragam atau memfasilitasi pengadaan seragam, karena secara aturan memang tidak boleh," ujar dia.

Bagus menegaskan sumbangan dari orang tua sifatnya sukarela dan tidak boleh dipaksakan, apalagi disamakan besarannya tanpa mempertimbangkan kemampuan masing-masing. Ia juga meminta para orang tua untuk berani menyuarakan penolakan jika merasa tidak setuju dengan kebijakan pungutan yang tidak transparan. "Kalau orang tua mau dan mampu, silakan. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh dipaksa," jelasnya.