Ni Made Menjadi Perempuan Pertama Menjabat Sekda DIY

Sri Sultan menuturkan, jabatan Sekda adalah simpul pengendali birokrasi yang menautkan visi gubernur dengan langkah operasional seluruh perangkat daerah.

Kesuksesan pemerintahan daerah menurut Sri Sultan sangat ditentukan oleh kualitas seorang Sekda.

"Di DIY, peran ini semakin krusial karena status keistimewaan bukan hanya memberi ruang otonomi, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral, meneguhkan nilai, menjaga warisan budaya, dan memastikan kemajuan yang tidak tercerabut dari akar," ujar Sultan.

Selain itu, Sultan turut menegaskan pentingnya transformasi birokrasi digital yang bukan efisien semata, tetapi juga humanis.

Pemda DIY telah memulai transformasi itu dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi pelayanan publik, dan integrasi data antarinstansi. SPBE DIY mendaoatkan predikat memuaskan hingga menduduki peringkat kedua nasional.

"Dalam ekosistem birokrasi, Sekda adalah simpul. Jika simpulnya lemah, benang akan kusut. Jika simpulnya kokoh, kain akan terbentang utuh," kata Sultan.

Sultan pun menyinggung sederet isu strategis yang harus segera ditangani Sekda baru, mulai penanganan sampah, tata kelola Tanah Kas Desa (TKD), hingga percepatan infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

"Permasalahan sampah tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun Pemda DIY akan memfasilitasi. Begitu juga JJLS, harus ditopang dengan konektivitas utara-selatan agar benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Ni Made sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro APSDA DIY, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Pj. Bupati Kulon Progo, dan Kepala Bapperida DIY.

Ni Made mengatakan, jabatan sekda adalah amanah yang luar biasa dengan tugas-tugas berat. "Alhamdulillah, diberi amanah yang luar biasa. Pastinya tugasnya juga luar biasa berat, tapi saya yakin insya Allah dengan kolaborasi dan sistem yang kuat itu bisa dijalankan dengan baik," ujar Ni Made.

Ia menekankan pentingnya kerja kolektif seluruh perangkat daerah demi program pembangunan berjalan sinergis. Peran Sekda, menurutnya, mustahil berjalan sendiri tanpa dukungan instrumen kelembagaan, termasuk asisten dan perangkat daerah yang menjadi bagian dari support system.

Mengenai berbagai isu strategis di DIY, Ni Made menyoroti penanganan sampah yang mendesak. Ia mengatakan Pemda DIY telah menjalin berbagai kerja sama, termasuk dengan mitra internasional dari Korea walau implementasinya baru dimulai pada 2027.

"Menurut saya itu waktu yang lama, padahal persoalan sampah di sini sudah mendesak. Kita akan coba duduk bersama, khususnya dengan pemerintah kota, untuk mencari langkah percepatan," katanya.

Selain problem sampah, ia menyinggung pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah. Ini selaras dengan target nasional pengentasan kemiskinan yang dalam RPJPN ditetapkan mendekati 0 psrsen pada 2045.

"Kalau 2026 target 0 persen kemiskinan itu tidak mungkin, baik di DIY maupun secara nasional. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja keras. Minimal kita bisa menekan hingga satu digit dengan cara mendorong peningkatan pendapatan masyarakat," tutur Ni Made.

Ni Made dengan posisi barunya ini berharap bisa menjalankan peran Sekda DIY secara optimal melalui kolaborasi lintas sektor, terutama dalam menghadapi isu strategis daerah seperti pengelolaan sampah, tata kelola tanah kas desa (TKD), hingga pengentasan kemiskinan.

Selain pelantikan Ni Made, Sri Sultan HB X juga melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemda DIY, yaitu Srie Nurkyatsiwi sebagai Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, Aria Nugrahadi sebagai Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agus Mulyono sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ariyanto Wibowo sebagai Kadisnakertrans DIY, Cahyo Widayat sebagai Kepala Biro Hukum Setda DIY, serta Bagas Senoadji sebagai Kasatpol PP DIY.