Napas Panjang Film Selama Pandemi: Butuh SOP dan Beralih ke Digital

Jika sebelum pandemi perfilman sudah merambah ke dunia digital, maka ketika pandemi digital menjadi pilihan yang memungkinkan ketika bioskop tak beroperasi. Banyak orang memanfaatkan layanan over-the-top (OTT) atau layanan multimedia dengan jaringan internet untuk mengunggah atau pun menonton film. Hanung mencontohkan kanal YouTube yang sering digunakan karena gratis.

“Sutradara bersaing di OTT. Tinggal bagaimana kreatif mengubah estetika film agar ditonton orang,” kata Hanung yang melihatnya sebagai bagian dari seleksi alam.

Belum lagi film-film yang muncul di OTT tak hanya besutan sutradara dalam satu negara. Melainkan mesti bersaing dengan sutradara dari berbagai negara.

“OTT seperti Netflix misalnya. Kami disandingkan dengan sutradara Hollywood,” kata Hanung.

Hanung berharap ada protokol syuting masa pandemi. Artinya, proses produksi film tetap jalan, tetapi kesehatan dan keselamatan kru dan pemainnya tetap diutamakan.

“Dan SOP (standard operational procedure) ideal itu pernah ada dalam industri film Jerman,” kata Hanung.

Ia mencontohkan. Dalam SOP itu, setiap kru dan pemain juga melakukan cuci tangan sebelum setelah berproduksi. Kru film pun diisolasi dari dunia luar. Misal, dalam jarak 10-20 meter dari lokasi syuting harus clear area. Tak boleh ada orang yang masuk.

“Artis-artis Hollywood, seperti Tom Hank, Brad Pitt enggak mau bersinggungan dengan fans. Difoto-foto,” kata Hanung.

Contoh SOP itu merupakan aturan rumah produksi film di Jerman yang diterapkan sehari-hari. Dan menurut Hanung bisa diterapkan selama masa pandemi. Lantas, mengapa rumah-rumah produksi di Indonesia tak menerapkan itu? Misalnya melakukan clear area.

“Mahal. Misal (lokasi syuting) aula kampus dengan ruang kelas kampus itu punya harga sendiri,” tukas Hanung.   

Butuh kapital besar untuk menerapkan standar itu dalam pembuatan film di Indonesia. Padahal tak semua jenis film bersifat komersial.

“Kalau pengen bikin film independen bisa kukut (bangkrut) mendadak,” kata Hanung.

Minimal sejumlah SOP bisa disiasati untuk diterapkan. Semisal pakai masker, katering makanan dipisah berdasarkan usia, adegan melahirkan yang mestinya syuting di rumah sakit diganti dengan syuting di rumah dukun. Soal pembiayaan bisa dikompromikan dengan kreatif.

“Bagaimana pun kami butuh pemasukan. Kami mau kok diatur, ada tata tertib. Juga perlu pengawalan kesehatan selama 15 jam,” kata Hanung.

Diakui Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Periode 2020-2024, Rommy Fibri Hardiyanto, saat ini seluruh bioskop tutup sampai waktu tak tentu. Kabar kabur menyebut sampai Juli. Akhir tahun pun bisa jadi. Mau tak mau rumah produksi film ikut berhenti. Tak sampai di situ, persoalan terus merembet. Jika film sudah selesai dibuat, maka tak bisa dipasarkan. Jika proses produksi baru separuh jalan, tak bisa dilanjutkan.

“Efeknya merumahkan karyawan. Itu pilihan pahit, berat. Tapi sudah diambil,” kata Rommy.

Pelaku industri kreatif yang melibatkan staf-staf kreatif perfiliman ikut terdampak. Ada yang sudah dapat kontrak, tapi tak bisa dijalankan. Yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) pun banyak.

“Rata-rata jobless. Yang masih bertahan di kantor kena potong gaji 50 persen,” kata Rommy.

Dunia sekotak televisi juga terdampak pandemi. Memang penonton bertambah hingga 18 persen karena kebijakan stay at home. Tapi iklan turun drastis 40-50 persen.

“Enggak bisa survive. Stasiun TV akhirnya mengeluarkan program tayangan ulangan,” kata Rommy.

Sementara ketika tontonan sudah beralih ke digital semua, diakui Rommy itu menjadi tantangan LSF. Lantaran tangan kewenangan LSF untuk mengawasi belum sampai ke ranah itu.

“Sampai hari ini belum masuk YouTube atau flix-flix-an lainnya,” kata Rommy yang berencana akan mendiskusikannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi.