Nadiem Minta Dihapus, Pemda dan DPRD DIY Sepakat ASPD Dipertahankan

09 Jun 2023, 09:49 WIBKota Yogyakarta

Tunggul Kumoro Damarjati

News

Channel

Add Us on Google

Ilustrasi Pendidikan (IDN Times/Arief Rahmat)

Yogyakarta, IDN Times - Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) masih diperlukan, meski Mendikbudristek Nadiem Makarim memintanya agar dihapus karena membebani siswa.

1. ASPD sebagai instrumen ukur

Kepala Dispora Pemda DIY. Didik Wardaya / website UNY

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya menekankan, ASPD berbeda dengan Ujian Nasional dan bukan penentu kelulusan siswa. ASPD dianggap sebagai instrumen ukur untuk melihat peta mutu pendidikan melalui kualitas lulusan peserta didik di jenjang SMP/MTs.

Kata Didik, ASPD sebagai alat seleksi atau syarat peserta PPDB jenjang SMA/SMK negeri di DIY. Hal ini menimbang standarisasi penentuan nilai rapor tiap sekolah jenjang SMP yang berbeda.

"ASPD itu kita gunakan untuk memetakan kualitas pendidikan di DIY. Seluruh DIY itu seperti apa, sehingga kita bisa melakukan strategi perbaikan," ujar Didik, Kamis (8/6/2023).

2. Zonasi saja dianggap tak adil

Ilustrasi Pendidikan (IDN Times/Arief Rahmat)

Bagi pemda, ASPD masih dibutuhkan di DIY karena penerapan sistem zonasi semata untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dinilai hanya menciptakan ketidakadilan bagi para siswa. Diterapkannya ASPD menurutnys untuk pemerataan pendidikan di DIY.

"Kalau kita menggunakan zonasi, hanya menggunakan jarak yang dekat sekolah yang diterima terlebih dahulu, itu menjadi tidak adil. Letak geografis sekolah di DIY ini tidak merata," papar Didik.

"Jadi, ada yang orang dari lahir tinggalnya jauh dari sekolah. Sampai kapan pun kalau (hanya zonasi) ini akan sulit untuk diterima," sambungnya.

3. Klaim sejalan namun tetap evaluasi agar sejalan dengan saran Mendikbudristek

Foto hanya ilustrasi. (IDN Times/Wayan Antara)

Didik menegaskan ASPD tidak bertentangan dengan Kurikulum Merdeka Belajar, pihaknya tetap akan mengevaluasi penerapannya sesuai saran Mendikbudristek.

"Bukan tidak sinkron, yang melaksanakan ASPD kan tinggal Jogja saja. Artinya Jogja saja yang melaksanakan itu. Bukan permasalahan tidak sinkron, soal-soal ASPD kita basisnya juga literasi kok," pungkas Didik.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana melihat ASPD tidak bertentangan dengan Kurikulum Merdeka Belajar. Sebaliknya, ASPD ini merupakan kebijakan atau kreativitas lokal DIY yang masih peduli pada pendidikan.

Huda pun tidak mempermasalahkan evaluasi ASPD oleh Mendikbudristek itu, tapi baginya pemerataan kualitas pendidikan tetap substansial.

"Silakan Pak Menteri evaluasi keseluruhan kualitas pendidikan di DIY dibandingkan nasional. Saya yakin DIY akan jauh di atas rata-rata nasional di berbagai aspek," kata Huda belum lama ini.

4. Nadiem nilai ASPD membebani siswa

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam acara kerjasama Kemendikbud dengan Netflix (Dok.IDN Times/Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Sebelumnya, Nadiem Makarim meminta Pemda DIY mengevaluasi penerapan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD). ASPD dianggapnya masih merupakan kurikulum lama yang kurang sinkron terhadap Kurikulum Merdeka dan lebih baik jika ditiadakan.Nadiem juga menilai ASPD di Jogja membebani siswa

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.