Yogyakarta, IDN Times - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berencana membahas izin tambang untuk ormas keagamaan yang ditawarkan oleh pemerintah bersama pengurus wilayah.
Rencananya, pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia akan dikumpulkan di Jogja akhir bulan ini.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menyebut, pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia akan diundang untuk membahas tawaran pemerintah mengenai konsesi izin usaha tambang (IUP) ormas pada 27-28 Juli 2024.
"Kalau nggak ada perubahan, tanggal 27 dan 28. Biasanya di salah satu kampus," kata Busyro ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Jumat (19/7/2024).
Busyro menegaskan, dalam dua hari acara di Jogja, tak akan sepenuhnya membahas soal tambang, lantaran agenda kegiatan lebih mengarah kepada konsolidasi jajaran pengurus Muhammadiyah.
"Itu acaranya konsolidasi, bukan hanya tambang saja," ujarnya.
Agenda rapat pleno membahas tambang ini sebelumnya juga sudah diutarakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. "Iya (ada pleno)," tutur Busyro.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang di Indonesia melalui PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
PBNU menyatakan siap menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebagai tindak lanjutnya, mereka mendirikan PT khusus untuk pengelolaannya. Sementara Muhammadiyah masih melakukan kajian mendalam mengenai berbagai aspek dan sudut pandang yang menyeluruh.