Menteri ESDM Ancam SPBU Swasta, Ini Pendapat Pakar Energi UGM

24 Okt 2025, 02:29 WIB

Febriana Sintasari

ilustrasi SPBU (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Ancaman ke SPBU swasta tak tepat, beberapa sudah hengkang
Anacam bisa perburuk iklim investasi di Indonesia
Kembalikan kebijakan impor sebagai solusi untuk mencegah kelangkaan BBM di SPBU swasta

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Sleman, IDN Times - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mengancam stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta untuk mengikuti aturan atau keluar dari Indonesia. Ancaman tersebut disampaikan Bahlil setelah kesepakatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) antara Pertamina dan SPBU swasta tidak kunjung disepakati.

Menurut Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada, Dr. Fahmy Radhi, sebagai business entity, Pertamina tentu ingin mengambil margin dalam penjualan BBM ke SPBU swasta, dan menjadikan harga pokok penjualan (HPP) BBM swasta menjadi semakin mahal.

“Dengan makin tinggi HPP tentu akan semakin sulit bagi SPBU swasta untuk mendapatkan margin yang layak dan untuk bisa bersaing dengan SPBU Pertamina,” ujarnya di Kampus UGM, Kamis (23/10/2025).

1. Ancaman ke SPBU swasta tak tepat

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. (Dok. UGM)

Fahmy menambahkan dalam kondisi tersebut, sangat tidak tepat jika SPBU swasta harus diancam untuk keluar dari Indonesia. Tanpa diancam pun, beberapa SPBU swasta seperti Total dan Petronas sudah hengkang dari Indonesia.

“Mereka cukup beralasan, margin penjualan BBM amat kecil dan tidak mampu bersaing dengan SPBU Pertamina yang mengepung SPBU swasta,” jelasnya.

2. Bisa perburuk iklim investasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jika ancaman Bahlil tersebut lantas menyebabkan seluruh SPBU swasta keluar dari Indonesia, kata Fahmy, dampaknya akan semakin memperburuk iklim investasi Indonesia. Bahkan, menurutnya, tidak hanya di sektor migas saja tetapi juga di sektor usaha lainnya.

3. Kembalikan kebijakan impor

Fahmy berpendapat sebagai solusi bisa dilakukan dengan mencegah kelanggkaan BBM di SPBU swasta dengan mengembalikan kebijakan dari periode impor enam bulan menjadi satu tahun kembali. Dengan begitu, kata Fahmy, cukup waktu bagi SPBU swasta untuk impor BBM tanpa terjadi kelangkaan.

“Selain itu perlu membatalkan kebijakan impor BBM satu pintu, yang sesungguhnya ditolak oleh SPBU swasta karena mengarah pada monopoli Pertamina dalam pengadaan BBM untuk SPBU,” jelasnya.