Yogyakarta, IDN Times - Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul, menyebut proses seleksi calon siswa program Sekolah Rakyat tidak akan menyertakan model tes akademik.
"Tidak ada tes akademik, yang ada hanya tes kesehatan dan administrasi," kata Gus Ipul di SMA Tamanmadya IP Tamansiswa, Kota Yogyakarta, DIY, Sabtu (3/5/2025) petang.
Pasalnya, lanjut Gus Ipul, Sekolah Rakyat memang menggabungkan pendidikan formal dan penguatan karakter. Menggunakan sistem berasrama sehingga berlangsung 24 jam.
"Setelah itu (rangkaian seleksi) ada pemetaan kemampuan. Karena latar belakang siswanya berbeda-beda, mau disetarakan dulu, setelah itu, nanti baru proses pembelajarannya dimulai," jelasnya.
Dalam hal ini, Gus Ipul turut menegaskan bahwa syarat awal berupa seleksi administratif memiliki ketentuan anak-anak yang berhak mendaftar Sekolah Rakyat adalah termasuk dalam Desil 1 dan 2 menurut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Tidak setiap orang daftar terus bisa diterima, tapi dipastikan dulu yang miskin ekstrem," tegasnya.
Selanjutnya dilakukan tahap verifikasi-validasi berupa home visit atau kunjungan langsung ke rumah calon peserta didik dengan menerjunkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka akan mendampingi lurah, camat dan petugas BPS setempat, sementara hasil tinjauan ini akan diparaf langsung oleh bupati/wali kota masing-masing wilayah.
"Harus datengin sendiri sama pak wali, setengah-setengah miskin nggak boleh. Kadang-kadang kan mohon maaf di bawah itu ada KKN, ini saudaranya tetangga, ini saudaranya RT, ini saudaranya wali kota, tim suksesnya wali kota, tim suksesnya mensos, walah walah, ruwet pokoknya," ucap Gus Ipul sembari berkelakar.
Lebih jauh, Gus Ipul menyatakan, sejauh ini 53 Sekolah Rakyat siap dibuka pada tahun ajaran baru 2025-2026 mendatang.
Adapun secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik baru Sekolah Rakyat pada tahun ini. Dana berasal dari APBN dan partisipasi swasta.
Di saat bersamaan, kata Gus Ipul, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sedang merekrut guru dan kepala sekolah untuk program ini.
"Saya mendapatkan kabar, sudah ada 500 lebih kepala sekolah yang memang dari data yang dimiliki Kemendikdasmen layak untuk menjadi kepala sekolah di lingkungan Sekolah Rakyat," tutupnya.