Menkes Curhat Anggarannya lebih Sedikit Dibanding Kemendikbudristek

Budi pun menyinggung besaran anggaran antarkedua kementerian yang menurutnya terbalik. Ia menyampaikannya masih dalam konteks perbincangannya bersama Jokowi.

"Kenapa anggaran pendidikan itu lebih besar dari anggaran kesehatan, harusnya dibalik, pak," ujar Budi.

Budi meyakini, baik Kemenkes maupun Kemendikbud sama-sama memiliki tugas penting dalam pemerintahan. Tapi, bicara soal skala prioritas, kementerian kesehatan anggarannya harusnya lebih besar dari saat ini.

Mantan Wamen BUMN itu membandingkan 'start' kerja antara Kemendikbudristek dan Kemenkes. Menurutnya, saat Nadiem dan jajarannya bekerja dimulai dari mengurusi jenjang PAUD, Kemenkes sudah turun tangan saat seorang anak bahkan masih berada dalam kandungan.

"Menteri pendidikan itu kerjanya bikin program pemerintah pada saat anaknya sudah usia empat tahun, bikin program PAUD, gitu segala macam. Kita bikin program pada saat anaknya minus 9 bulan, gitu. Pada saat masih kandungan saja kita udah menjaga gizinya, kalau nggak dia gimana stunting," sambung lulusan Teknik Fisika Nuklir ITB tersebut.

Bahkan, lanjut Budi, sasaran kerja sektor kesehatan ini tak terhenti dengan batasan usia.

"Mohon maaf pak, yang namanya Menteri Pendidikan hanya mengurusi yang bersangkutan sampai pada usia 19 tahun, 22 tahun, ya kalau diambil dokter, dokter spesialis, Phd 30 tahun, 40 tahun. Kalau menteri kesehatan ngurusnya sampai wafat, pak. Jadi kan harusnya lebih penting karena lebih banyak (tugasnya)," ujar Budi.

Kendati Budi menyampaikan argumentasinya dalam konteks gurauan, menurutnya candaan tersebut berdasarkan logika sederhana dari sudut pandang seorang insinyur yang didapuk menjadi Menteri Kesehatan.

"Itu adalah logika yang simpel seorang engineer jadi Menteri Kesehatan, berusaha berargumentasi dengan orang-orang pendidikan yang isinya profesor-profesor, semua. Saya bercanda saja, dua-duanya (kesehatan dan pendidikan) sama pentingnya," tegasnya.

Bagi Budi, sektor kesehatan dan pendidikan memiliki peran yang vital untuk membawa Indonesia menuju Negara Maju atau 'Indonesia Emas'. Demi mencapai target itu, Indonesia wajib memenuhi kriteria negara maju. Salah satu indikatornya dilihat dari pendapatan per kapita masyarakat sebesar 14 ribu USD per tahun atau Rp15 juta per bulan.

Oleh karenanya, Budi menekankan pentingnya mencetak generasi yang sehat selain cerdas atau produktif demi memanfaatkan jendela peluang pada bonus demografi.

"Kalau tidak sehat dan pintar gak mungkin pendapatannya 14 ribu USD per tahun per kapita, kalau itu tidak tercapai nggak mungkin kita jadi negara maju. Dan kalau kita tidak jadi negara maju dalam enam sampai sepuluh tahun ke depan, kita dosa ke generasi sesudah kita karena kita gagal. Diberikan amanah di masa ini ada window of opportunity untuk ini jadi negara maju," tutupnya.