Mendag: Kadang Orang Mau jadi UMKM karena di-PHK
- Rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah, hanya 3,35% dari 65 juta UMKM
- Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 4%
- Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan asosiasi waralaba untuk meningkatkan rasio kewirausahaan
Sleman, IDN Times - Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menyebut hanya segelintir dari pelaku UMKM yang memulai bisnis mereka dengan semangat berwirausaha.
Kata Budi, justru lebih banyak pelaku UMKM yang memulai menapaki jalan wirausaha mereka setelah jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan tempat dulu bekerja sebagai pegawai.
"Kadang-kadang mau jadi UMKM karena di-PHK, tapi tidak banyak orientasinya yang bener-bener ingin jadi entrepreneur. Kebanyakan ingin jadi pegawai," kata Budi saat jadi pembicara di UGM, Sleman, Jumat (23/5/2025).
1. Rasio kewirausahaan RI masih di bawah 4 persen
Padahal, menurut Budi, seorang pegawai juga diyakini bakal sulit merealisasikan niatnya untuk berwirausaha karena kekhawatiran gagal usaha.
"Seorang ahli marketing bilang, kalau ingin jadi pengusaha jangan pernah jadi pegawai. Karena sekali jadi pegawai, saya mau jadi pegawai dulu deh, nanti habis itu mau wiraswasta. Nggak mungkin, pasti nunggu pensiun. Karena apa, karena takut gagal," kata Budi.
Budi bilang, rasio kewirausahaan Indonesia masih sangat amat sedikit apabila dibandingkan dengan kisaran total jumlah UMKM yang ada sebanyak 65 juta unit per tahun 2025.
Budi membeberkan, rasio kewirausahaan Indonesia sekarang ini cuma menyentuh angka 3,35 persen saja.
"Rasio kewirausahan kita masih kecil, baru sekitar 3,3 persen dari jumlah UMKM yang hampir 65 juta itu hanya 3,3 persen yang bener-bener UMKM bagus. Kenapa, karena UMKM kita itu kadang-kadang tidak dikelola dengan baik, manajemennya tidak bagus, tidak serius," papar Budi.
2. Tertinggal dari negara-negara tetangga
Menurut Budi, rasio kewirausahaan Indonesia ketinggalan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 4 persen, dan Singapura sudah 8 persen lebih.
Sementara angka 8-12 persen harus dicapai sebagai salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara maju.
"Padahal kita tahun 2045 targetnya adalah menjadi negara maju, ya salah satu syaratnya adalah di atas 10 persen (rasio kewirausahaan)," ungkapnya.
3. Inovasi generasi muda jadi tumpuan
Budi melanjutkan, keterpenuhan syarat tersebut salah satunya tergantung pada pilihan yang ditempuh para generasi muda masa kini dan yang akan datang sebelum 2045.
Sementara Kementerian Perdagangan di satu sisi bekerja sama dengan asosiasi waralaba atau franchise demi menggenjot rasio kewirausahaan ini, selain juga mendorong para generasi muda berani berinovasi dan siap beradaptasi.
"Franchise itu memang usaha yang paling mudah, jadi kalau ingin cepat ya sudah ikut franchise saja. Kalau misalnya ingin usaha harus mulai dari nol, tapi kalau franchise kan nggak. Manajemennya, sistemnya semua sudah (tertata). Nanti sambil bikin perusahaan baru yang bisa di-franchise-kan ke orang lain. Jadi sebenarnya franchise ini lebih praktis," paparnya.
Kementerian Perdagangan melalui program pengamanan pasar dalam negeri juga berupaya membentengi produk-produk Tanah Air agar tak tergerus barang-barang impor. Caranya, mendorong dan memberdayakan industri serta UMKM berdaya saing tinggi.
Pemerintah juga berkomitmen memperluas pasar ekspor, caranya yakni memperbanyak perjanjian dagang dengan negara lain sehingga akses pasar menjadi lebih mudah.
Bersamaan dengan itu, Kementerian Perdagangan mengadakan kegiatan business matching guna memfasilitasi penjajakan bisnis, khususnya bagi pelaku UMKM demi meningkatkan ekspor dan memperluas jangkauan pasar mereka.
