Maxride di Jogja Belum Kantongi Izin Angkutan, Ini Sikap Pemda DIY

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Chrestina Erni Widyastuti menuturkan, kendaraan belum berizin sudah sepatutnya ditertibkan.

Hanya saja, dia menekankan bila ranah penindakan ini adalah kewenangan masing-masing pemerintah kota/kabupaten. Kendati, ia belum menerima informasi sampai sejauh mana sosialisasi penertiban yang dilakukan.

"Kami akan berkoordinasi lagi dengan kabupaten/kota sampai mana pergerakan mereka," kata Erni.

Erni menegaskan, tahapan sosialisasi penertiban angkutan umum tak berizin ini juga semestinya tak cuma berlaku buat bajaj Maxride semata. Sesuai aturan, kendaraan angkutan umum dan niaga pengangkut orang atau barang dengan imbalan jasa wajib berpelat kuning, macam taksi, angkot, bus, dan truk logistik.

Sementara untuk bajaj Maxride sendiri dalam operasionalnya masih menggunakan pelat hitam atau putih. "Masyarakat sebaiknya menggunakan kendaraan yang berizin, itu kan seharusnya pelat kuning," pesannya.

Kata Erni, aturan perlu ditegakkan. Salah satunya demi mengantisipasi kian padatnya jalanan di DIY imbas menjamurnya angkutan umum tak berizin.

Kekhawatiran lainnya, apabila aturan tak buru-buru ditegakkan maka akan merembet ke persoalan lain, seperti munculnya persaingan usaha.

"Sudah ada ojek online dan sebagainya, ini nanti bisa menimbulkan konflik di kemudian hari kalau kita tidak sikapi dari sekarang," pungkasnya.