Magelang, IDN Times - Bupati Tapanuli Tengah yang juga Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengungkap sebuah ketidakadilan hukum yang memicu penundaan keberangkatan kepala daerah dari partainya ke acara retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Hingga Minggu (23/2/2025) pagi, kepala daerah dari PDIP belum bergabung ke retreat Akmil, kendati sudah berkumpul di Magelang.
Bagi Masinton, latar belakang penundaan sudah cukup jelas, yakni ketidakadilan hukum di negeri ini.
"Jelaslah sudah sama-sama kita baca pertimbangan menunda apa, karena persoalan ada ketidakadilan hukum, dan itu yang sedang diperjuangkan agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di republik ini," kata Masinton ditemui di salah satu kafe, Kota Magelang, Sabtu (22/2/2025).
Namun Masinton enggan menjelaskan secara rinci ketidakadilan yang dimaksud. Disinggung kaitannya dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK beberapa waktu, Masinton menjawagb bahwa konsep keadilan bersifat universal.
"Mau menjerat siapapun keadilan itu kan universal. Dia tidak berlaku hanya pada satu dua orang atau dua kelompok, tetapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat seluruh warga negara," tegasnya.
Masinton berpendapat tidak ada masalah apabila kepala daerah PDIP belum bergabung di acara retreat Akmil, Magelang, sehingga melewatkan sejumlah materi pembekalan. Menurutnya, materi pembekalan di Akmil seperti dasar kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan nasionalisme atau tata kelola pemerintahan, pernah mereka terima sebelumnya.
"Sebenarnya nggak ada kerugian apapun ini lebih pada pembekalan yang sebelumnya sebagian besar sudah menerima sudah memahami itu, tentang mungkin pertama kepemimpinan ini kan lebih pada aspek-aspek pendalaman saja kalau secara mendasar semuanya sudah paham sejak sekolah. Juga materi tentang wawasan kebangsaan, tentang nasionalisme," kata Masinton di salah satu kafe, Kota Magelang, Jawa Tengah.
Baginya, materi pembekalan dalam retreat sifatnya adalah pendalaman dan penyesuaian dengan agenda pemerintah.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menurutnya juga selalu menekankan kepada seluruh kadernya agar dalam tugas pemerintahan senapas dengan pemerintah pusat. "Karena kita bukan menganut sistem federal, kita menganut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem pemerintahan kita presidensil," pungkas Masinton.