Sleman, IDN Times - Sampai saat ini, klaim Tiongkok atas perairan Natuna masih belum menemui titik terang. Pakar Kemaritiman Universitas Gadjah Mada (UGM), I Made Andi Arsana memandang klaim Tiongkok atas perairan Natuna sudah terlalu jauh.
"Ketika Tongkok sudah mengakui adanya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), seharusnya klaim tersebut tidak perlu ada lagi," ujar I Made Andi.
Menurut Andi, sesuai dengan UNCLOS, Indonesia memiliki hak dari Natuna ke utara 200 mil (ZEE). Untuk itu, secara hukum Tiongkok tidak berhak untuk melakukan klaim sepihak atas perairan di Natuna.
"Klaim dari Tiongkok begitu panjang dan lebar ke arah selatan, padahal hak Indonesia berdasarkan ZEE yang disebut berjarak 200 mil tadi. Seharusnya kalau Tiongkok sudah mengakui UNCLOS ya sekarang dirapikan saja, jangan klaim sejauh itu," ungkapnya pada awak media, Rabu (8/1).
Andi menjelaskan, klaim yang digunakan oleh Tiongkok berdasarkan dasar historis yang dibuat pada tahun 1940-an. Sedangkan UNCLOS baru hadir pada tahun 1982, meski demikian, jika sudah mengakui UNCLOS maka Tiongkok harus tetap mematuhinya.
Menurut Andi, UNCLOS hadir untuk merapikan klaim-klaim yang tidak rapi. Untuk itu, UNCLOS memang harus dipatuhi.
"Tapi kalau saya ditanya benar tidak argumen Tiongkok,dengan beberapa hal bisa dipahami. Tapi kita sepaham juga, UNCLOS hadir untuk merapikan klaim-klaim yang tidak rapi. Makanya UNCLOS ada."
Berkenaan dengan konflik perairan Natuna, Andi turut meminta agar semuanya kembali ke permasalahan awal. Dia khawatir isu yang berkembang kurang tepat, yakni Tiongkok mengklaim Kepulauan Natuna.
"Saya khawatir isu ini sebenarnya kurang pas Natuna di klaim oleh Tiongkok. Padahal yang diklaim buka kepulauan Natuna tapi lautnya. Banyak sekali yang diklaim hingga hak yang dimiliki Indonesia dibagian di selatan," ungkapnya.