Mahfud MD Sebut 34 Kementerian sudah Ideal, Tak Perlu Ditambah

08 Mei 2024, 19:49 WIB

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Dokumentasi tim media Mahfud)

Sleman, IDN Times - Mantan calon wakil presiden Mahfud MD menyebut jumlah kementerian di RI yang sekarang sudah ideal, sehingga tak perlu ditambah.

Menurut Mahfud, sebanyak 34 kementerian dalam kabinet saat ini telah mencakup seluruh urusan kepemerintahan.

"Menurut saya 34 itu sudah (ideal) berdasarkan hasil studi yang lama, sudah studi ke berbagai negara, sudah studi konstitusi kita, sudah studi lapangan apa yang kita butuhkan apa yang kita harus lakukan itu kemudian lahirnya Undang-undang Kementerian Negara yang ada sekarang," kata Mahfud ditemui di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Rabu (8/5/2024).

Pernyataan Mahfud MD tersebut merespons kabar yang menyebut jumlah kementerian akan ditambah dari 34 menjadi 40 di era calon presiden 2024 terpilih, Prabowo Subianto.

1. Ditampung, dibentuk dirjen baru

Mahfud MD. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Mahfud menekankan, penyusunan kabinet dalam pemerintahan mendatang masih tetap mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu.

Urusan pemerintahan yang belum terakomodasi, ditampung dan dibentuk gugus direktorat jenderal baru di bawah kementerian yang sudah atau bersinggungan.

"Sekarang (wacana) mau ditambah lagi, sebenarnya itu urusan pemerintahan eselon I saja nggak usah dipecah-pecah, justru yang ada digabung, itu diberi satu nama lalu dirjennya yang banyak kan gitu," katanya.

"Kalau ada hal yang belum tertampung disatukan saja, di-dirjen-kan," ujar Mahfud menegaskan.

2. Tugas dan fungsi sama, bisa beda dilihat dari kacamata politik

Antara Foto

Pasalnya, Mahfud menilai saat ini ada beberapa kementerian atau instansi yang memiliki tupoksi mirip. Dia menyebut Kementan, Bulog, dan Badan Pangan Nasional (BPN) yang sama-sama mengurusi pangan negara.

"Sekarang misalnya banyak juga yang tidak jelas. Ada Kementerian Pertanian ngurusin makan, ada Bulog ngurusin makan, ada Badan Pangan Nasional (BPN) ngurusin makan. Itu bagi orang awam kan kenapa enggak disatukan aja, tapi bagi politik itu bisa ada alasannya masing-masing, 'wah itu beda itu' orang gak mengerti kan gitu jawabannya. Padahal itu simpel saja sebenarnya dan itu banyak hal lain yang begitu," paparnya.

3. Mahfud minta jangan tabrak koridor, pemilu bukan ajang tebar janji jabatan

Mahfud MD. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Mahfud tak menampik penambahan kementerian berpotensi memperbesar peluang terjadinya tindak pidana korupsi karena menyangkut urusan anggaran. Mahfud meminta publik ikut memonitor agar pemilu tidak menjadi wadah bagi kontestan untuk menebar janji jabatan pada pendukungnya.

"Kalau bisa ya sekarang ini saatnya untuk disikapi agar pemilu-pemilu yang akan datang tidak bermain ke ranah itu lagi. Setiap pemilu para calon menjanjikan jabatan ini, jabatan itu sesudah terpilih kesulitan. Ditempatkan dimana, ini dimana, akhirnya lalu berpikir memperbanyak kabinet, membentuk badan yang setingkat menteri lagi, dan seterusnya," imbuhnya.

"Saya kira itu nggak sehat bagi masa depan negara kita. Kita terus saja demokrasi ditumbuhkan tetapi ada koridor-koridor yang tidak bisa ditabrak gitu," tutup Mahfud.

4. Indonesia negara besar butuh banyak tenaga

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman saat ditemui di Kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan (11/4/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, menilai sesuatu yang baik bila Prabowo menambah jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan mendatang.

Di era pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin, jumlah menteri mencapai 34 orang.

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya, juga gak ada masalah. Justru semakin banyak (menteri), semakin bagus. Itu dalam pandangan saya pribadi," ujar Habiburokhman, di Gedung Parlemen, Senayan pada Senin (3/5/2024).

Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja. Pria yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR itu membantah kabinet dengan banyak orang akan tidak gesit dalam bekerja.

"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," imbuhnya.