Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Lagu di YouTube Bisa Jadi Jaminan Utang ke Bank

Tunggul Damarjati
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam Seminar Kekayaan Intelektual di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Kamis (21/8/2022). (IDN Times/Tunggul Damarjati)
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam Seminar Kekayaan Intelektual di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Kamis (21/8/2022). (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Yogyakarta, IDN Times - Fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual resmi berlaku sejak ditekennya Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Juli lalu.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, berujar dengan berlakunya PP itu maka kini segala produk kekayaan intelektual bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman ke lembaga keuangan bank maupun non bank. Salah satunya adalah lagu yang diunggah ke YouTube.

"Hak Kekayaan Intelektual kita, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual kita dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia," kata Yasonna di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Kamis (21/7/2022).

1. Syarat lagu di YouTube sebagai jaminan utang

ilustrasi musisi di depan laptop (pexels.com/Brett Sayles)

Yasonna berujar, lagu yang diunggah ke YouTube dan meraup banyak penonton sudah bisa dijadikan jaminan pinjaman atau utang ke bank. Asalkan lagu tersebut memiliki sertifikat kekayaan intelektual yang tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham.

"Kalau sudah lagu kita ciptakan masuk ke YouTube, kalau sudah dia jutaan viewers itu sertifikatnya sudah punya nilai jual. Kalau kita tiba-tiba membutuhkan uang, kita bisa gadaikan di bank," ungkapnya.

2. Nominal pinjaman berdasar valuasi HAKI

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Kamis (21/8/2022). (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Yasonna melanjutkan, lembaga keuangan nantinya akan menentukan tinggi rendahnya nilai kekayaan intelektual. Potensi pendapatan yang diterima didasarkan pada valuasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Semakin tinggi value dan potensi ekonomi dari karya cipta, merek atau paten yang dimiliki tersebut maka nilai pinjaman yang akan diberikan pun akan semakin besar," urai Yasonna.

3. Utilisasi HAKI untuk pemulihan ekonomi

Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih jauh, Yasonna menekankan bahwa PP Nomor 24 Tahun 2022 ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi dan mengutilisasi HAKI.

Maka dari itu pula Yasonna mengajak masyarakat dan pemerintah daerah peduli terhadap kekayaan intelektual (KI) masing-masing. Pencatatan ke DJKI Kemenkumham akan melindungi karya maupun inovasi.

Di samping itu pencatatan menjadi alat bukti manakala terjadi pelanggaran HAKI oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Segenap upaya pemajuan kekayaan intelektual guna mewujudkan pemulihan ekonomi nasional menjadi konsen kami," tandas Yasonna.

Topics
UtangKekayaan IntelektualhakiYasonna LaolyUpdate mejaminan

Editorial Team

EditorPaulus Risang

Tonton lebih seru di