Bantul, IDN Times - Di saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) gencar melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, justru sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Yogyakarta menyatakan tidak akan menggunakan hak suara atau golput.
Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Yogyakarta kecewa dengan rezim Jokowi dan tidak cocok dengan track record Prabowo.
Koordinator KPR Yogyakarta, Feri Taufik menjelaskan sikap golput yang diambil KPR dengan alasan hingga saat ini pemerintah dianggap belum mampu menyejahterakan rakyat. Selain itu, selama era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menimbulkan banyak konflik.
"Banyak konflik yang merugikan masyarakat selama rezim Jokowi-JK seperti seperti konflik agraria di beberapa titik, PHK buruh besar-besaran hingga 150 ribu buruh dan konflik lainnya," ujarnya di Kantor PBHI Yogyakarta Imam Joko Nugroho, Jalan Jogja- Wonosari KM. 6 Dusun Kalangan, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta Jumat (5/4).
"Atas kondisi itu maka tanggal 17 April besok kami menyatakan sikap golput, dan golput juga bagian dari pendidikan politik," tambah Feri lagi.
Selain menyoroti rezim pemerintahan Jokowi-JK, alasan golput KPR juga dipengaruhi latar belakang capres 02, Prabowo Subianto. KPR menilai Prabowo terlibat banyak kasus, khususnya pada masa orde baru.
"Kami juga tidak akan memilihPrabowo karena aktor terlibat orde baru dan kita tidak mau melihat masa kelam orde baru pada masa kini," katanya.
Saat ini anggota KPR terdiri dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang berada di DIY dengan jumlah anggota mencapai 200 orang.
Sementara itu, Ketua Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Wasista Aji mengatakan, bahwa ia mewakili mahasiswa juga menyatakan golput. Menurut mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD) ini, langkah tersebut diambil karena ia kecewa dengan ketimpangan ekonomi yang semakin besar pada masa pemerintahan Jokowi-JK.
"Kami menolak memilih karena kecewa dengan ketimpangan yang semakin besar di Indonesia, bahkan hal itu terus berlanjut mulai pemilu tahun 90an sampai pemilu tahun 2014 kemarin," katanya.