Korban Tanah Kas Desa di Jogja Ungkap Akal-akalan Pengembang

Salah seorang konsumen Ambarrukmo Green Hills di Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, bernama Darno mengaku mulanya tergiur iming-iming harga murah yang ditawarkan pengembang. Dia membeli 2 kaveling tanah total seluas 235 meter seharga Rp370 jutaan pada 2021.

Kata Darno, di sana terdapat sekitar 75 kaveling. Dia berniat memakai 2 kaveling untuk kepentingan investasi.

"Tadinya saya mau bikin kos. Duit yang saya peroleh dari purna tugas itu saya investasikan ke situ," kata Darno ditemui di UP 45, Sleman, DIY, Sabtu (27/5/2023).

Saat itu, skema yang ditawarkan adalah konsumen bisa mendirikan hunian dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) namun tak ada sertifikatnya. Kesepakatan antara konsumen dan pengembang diikat dengan Surat Perjanjian Investasi (SPI).

Status HGB tersebut selain itu bisa diperpanjang sebanyak dua kali. Setelah masa pakai 60 tahun, statusnya akan kembali ke desa sebagai TKD. Darno mengaku awam, karena pengembang telah menyodorkan bukti legalitas berupa surat perjanjian dengan pemerintah desa, izin bupati, serta gubernur. Dia pun tidak memahami soal pemanfaatan area singgah hijau itu.

"Saya nggak paham, kiranya boleh untuk dirikan rumah," katanya.

Belum sampai bangunan miliknya didirikan, kasus penyalahgunaan lahan TKD oleh PT. Deztama Putri Sentosa mencuat jelang akhir 2022 lalu, hingga berujung penyegelan Ambarrukmo Green Hills disegel oleh Pemda DIY.

Sementara itu, LKBH UP 45 menerima laporan jika ada pula konsumen yang dijanjikan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh pengembang setelah memperpanjang status HGB sebanyak 2 kali.

LKBH UP 45 mengungkap banyak dari konsumen yang ternyata berdomisili di luar DIY, seperti Jakarta, Bandung, Kalimantan, Sumatera, bahkan Papua. Mereka disinyalir tak memahami TKD yang semestinya dilarang untuk perumahan. Edwin Affandi adalah seorang di antaranya. Ia merupakan konsumen Avanti Villa yang berada di lahan TKD Caturtunggal lainnya, tepatnya Kledokan, Depok, Sleman.

Kata Edwin, pengembang menawarkan lahan yang bisa dipakai untuk hunian atau investasi. Ia merogoh kocek Rp190 juta sebagai separuh dari total pembiayaan Februari 2023 lalu. Namun rumahnya belum dibangun sampai dia mengetahui proyek dihentikan. Padahal di Avanti Villa terdapat 58 unit dan terjual 23 di antaranya.

Dari 23 kaveling terjual, belum satupun yang diserahterimakan. Ada 8 bangunan yang sudah didirikan namun kini, semuanya mangkrak.

"Ada yang cash keras, kalau ditotal seluruh pembeli Rp4 miliar," ucapnya. Edwin juga menyebut dirinya ditawari soal perpanjangan HGB. Dia sebenarnya sempat merasa janggal ketika mengetahui beda informasi antara admin dan marketing.

Informasi dari marketing, ada tawaran soal HGB dengan dua kali perpanjangan. Sedangkan dari admin hanya 20 tahun pertama saja perpangan.

"Marketing bilang ke saya tidak ada biaya per tahun, jadi per 20 tahun perpanjang itu 10 persen. Tapi admin bilang ke saya per tahun bayar Rp2,5 juta. Ketika admin dan marketing bertemu kita satu meja, saling debat," ungkapnya.

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Edwin kini cuma dijanjikan jawaban pasti soal nasib tanahnya 3-4 bulan ke depan menanti proses penyidikan Kejati DIY. Di satu sisi, domisili para konsumen yang kebanyak di luar kota turut menyulitkannya mencari solusi perkara ini.

"Jadi susah koordinasi," imbuhnya.

LKBH UP 45 juga mendatangkan para korban yang merupakan konsumen Jogja Eco Wisata (JEW). Area ini berlokasi di atas TKD Candibinangun, Pakem, Sleman. Jumlah kerugian berdasarkan pendataan paguyuban mencapai Rp30 miliar dari 110 konsumen. Akan tetapi, estimasi mereka nyaris Rp200 miliar apabila dihitung menggunakan data kaveling.

"Kalau dari estimasi total yang kita perkirakan semua itu kan sudah ditawarkan marketing atau dari masterplan 972 unit. Secara bahasa marketing kan closing unit itu, semuanya udah closing unit, jadi asumsi saya ini sudah laku. Korbannya sekitar seribu orang. Kalau kita ambil estimasi Rp200 juta per unit, ketemu Rp194,5 miliar," paparnya.

JEW sendiri ditawarkan sebagai area tujuh cluster yang memiliki ruko, villa berstatus Hak Pengelolaan (HPL), dan villa berstatus hak milik. Lagi-lagi, pengembang menawarkan soal dua kali perpanjangan kontrak investasi.

Dari total 972 unit yang ada, 30 persen yang sudah berstatus serah terima. Sisanya masih berbentuk pondasi atau masih wujud kaveling alias mangkrak. Para konsumen umumnya terjebak jaminan legalitas dari pengembang. Tercantum di SPI, yakni izin sewa TKD oleh Pemdes Candibinangun tanggal 4 Juli 2012; SK Bupati Sleman 2 Mei 2012; SK Gubernur 24 Mei 2012, izin sewa TKD untuk pembangunan resor; izin BPN Sleman 16 April 2012; dan IMB dari DPU Sleman bulan Desember 2013.

Kejati DIY sendiri belum mengusut soal perkara TKD Candibinangun ini. Para konsumen JEW berharap lahan yang mereka tempati bisa berstatus legal. Apabila nantinya dianggap ilegal, mereka menghendaki restitusi sesuai nominal di SPI.

Pelaksana Lapangan LKBH UP 45, Ana Riana menyebut seminggu belakangan telah ada 200 laporan masuk soal konsumen korban penyalahgunaan TKD oleh Robinson Saalino. LKBH turun tangan demi membantu para konsumen yang terkatung-katung nasibnya. Sedangkan, kerugian yang mereka alami bisa lebih dari nilai kerugian negara.

"Kalau yang 200 orang semua (korban) Robin. Lokasinya (TKD) di empat titik. Ada di Condongcatur, Caturtunggal, Candibinangun, dan Maguwoharjo," kata Rian.

"Jadi ini marketingnya beda-beda, lokasinya beda-beda," sambung dia.

Sementara kanal aduan masih dibuka, LKBH menyusun langkah non litigasi dengan meminta pertanggungjawaban kepada pengembang. Jika tak ada itikad baik, maka terpaksa ditempuh jalur hukum.