Komunitas Kretek Tolak Pengaturan Tembakau di RPP Kesehatan

03 Okt 2023, 17:10 WIB

Tribute to Kretek di Akademi Bahagia EA, Selasa (3/10/2023). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Sleman, IDN Times - Komunitas Kretek mengkhawatirkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan tentang Pengamanan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau sebagaimana mandat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. RPP tersebut dinilai akan merugikan setiap orang yang ada pada ekosistem pertembakauan.

"Hal tersebut menjadi ancaman besar terhadap keberlangsungan stakeholders pertembakauan di Indonesia, termasuk pekerja/buruh pabrik rokok di Indonesia. RPP tersebut memuat pasal-pasal yang dirasa tidak adil dan merenggut hak asasi manusia," kata Sekjen Komunitas Kretek, Aditia Purnomo, saat acara Tribute to Kretek di Akademi Bahagia EA.

1. RPP berpotensi mematikan usaha

Ilustrasi petani tembakau. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Komunitas Kretek keberatan dengan pemusatan kewenangan pengaturan industri hasil tembakau kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keberadaan pasal-pasal terkait produk tembakau dalam RPP Kesehatan tersebut menjadi jalan masuk dam justifikasi hukum untuk mendorong regulasi industri hasil tembakau yang lebih ketat dan eksesif.

"RPP Kesehatan saat ini berpotensi mematikan usaha industri hasil tembakau yang merupakan sawah ladang penghidupan (orang yang berkecimpung di pertembakauan). RPP Kesehatan dapat mengancam ribuan anggota kami yang bekerja di industri hasil tembakau, karena akan banyak pembatasan terkait peredaran produk hasil tembakau, yang berpotensi dapat menurunkan serapan pasar produk hasil tembakau," kata Aditia.

2. Sejumlah pasal yang dinilai mengancam

Ribuan pekerja menyelesaikan proses pembuatan rokok kretek di Pabrik Rokok Djarum Kudus, Desa Megawon, Jati, Kudus, Jateng, Selasa (5/6/2012). (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Juru Bicara Komunitas Kretek, Siti Fatonah, menyebut salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 499 ayat (1) huruf c, larangan menjual produk tembakau eceran satuan per batang. Hal ini akan menimbulkan kontroversi, terutama bagi para pedagang kecil.

Siti mengungkapkan banyak dari pedagang kecil mengaku bahwa pendapatan tertinggi mereka bukanlah dari penjualan minuman atau makanan snack, melainkan dari penjualan rokok ketengan. "Tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian besar yang berimbas pada kerugian hingga gulung tikar," ungkapnya.

Selain itu pada pasal 457 larangan mengiklankan produk tembakau di tempat penjualan, media luar ruang, dan melalui internet juga menjadi sorotan. Pemblokiran iklan rokok secara total melanggar UU Penyiaran. Pasal 460 larangan promosi dan sponsorship dari produsen produk tembakau dan rokok elektrik dalam bentuk apapun termasuk sponsor kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, kebudayaan, atau melibatkan masyarakat umum.

"Padahal tembakau produk legal, yang karena legal, pengaturannya seharusnya sama dengan produk legal lainnya, termasuk pengaturan iklan dan sponsorship," kata dia.

3. Tuntutan komunitas kretek

tanaman tembakau (pixabay.com/fetcaldu)

Komunitas Kretek meminta Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementrian Kesehatan RI untuk tidak melanjutkan pembahasan pasal terkait pengaturan zat adiktif di dalam RPP Kesehatan. Hal ini untuk menghindari PHK massal, karena industri hasil tembakau merupakan sawah ladang mata pencaharian anggota Komunitas Kretek.

Komunitas Kretek juga memohon agar pasal terkait zat adiktif dilakukan secara terpisah dengan mempertimbangkan segala aspek, sebagaimana amanat UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pasal 152 ayat 1 yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau diatur oleh peraturan pemerintah". Oleh karenanya, mengingat dampak besar kebijakan tersebut termasuk pada penerimaan negara dan serapan tenaga kerja maka sebaiknya peraturan tentang pengaturan zat adiktif dapat diatur tersendiri.