Komite Ketangguhan Ekonomi Jogja Dibentuk, Respons Ketidakpastian

Tim mengutip International Monetary Fund (IMF) yang memberikan koreksi atas pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2025 dari semula 3,3 persen menjadi 2,8 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year) sedikit lebih rendah dibandingkan capaian pada periode yang sama 2024 sebesar 5,11 persen.

DIY sebagai bagian dari perekonomian nasional dan global tentu terpengaruh dampak dari ketidakpastian dan perlambatan ini. Meskipun saat ini DIY masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen (year on year) pada kuartal I 2025, namun dilihat dari kinerja neraca perdagangan DIY saat ini mengalami penurunan. Pada Maret 2025 BPS DIY mencatat neraca perdagangan sebesar US$ 31,73 juta yang lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi neraca perdagangan pada Februari 2025 sebesar US$ 32,6 juta atau mengalami penurunan 2,6 persen (month to month).

Imbas kondisi perekonomian yang tidak menentu tersebut berdampak pada terjadinya PHK. “Kalau di di DIY ada 1.779 orang (terkena PHK) tahun 2024, kemungkinan 2025 ancaman bisa lebih dari tahun kemarin,” ujar Tim.

Tim memberi gambaran di hotel dan restoran sudah ada lebih dari 500 orang terkena pengurangan jam kerja. Kemudian dari industri tekstil disebutnya hanya 30 persen perusahaan di DIY yang bisa dikatakan dalam kondisi baik. “70 persen gak baik-baik saja, terjadi penurunan signifikan,” ujar pria yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY itu.

Adapun tujuan dari pembentukan komite ini diharap menjadi wadah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika eksternal dan internal yang berpotensi mempengaruhi kemampuan perekonomian DIY. Terdapat tiga kegiatan utama dalam komite ini, yaitu pertama monitoring dan analisis, kedua, advokasi, dan ketiga kemanusiaan.

Kegiatan monitoring dan analisis dilakukan oleh pelaku usaha dan akademisi yang akan memberikan informasi atas fenomena yang sedang dan akan terjadi sebagai early warrningbagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan advokasi merupakan langkah selamjutnya yang dapat dilakukan oleh komite apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja usaha untuk dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

“Dan kegiatan kemanusiaan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat maupun pelaku usaha yang terdampak jika komdisi ekonomi tidak menujukkan arah perubahan yang positif. Komite akan bersama-sama dengan pihak lain untuk membantu dalam hal pelaksanaan teknis di lapangan dengan bantuan unsur-unsur dalam komite maupun masyarakat luas secara sukarela,” ungkap Tim.

Ketua Umum Kadin DIY, GKR Mangkubumi, mengatakan persoalan ekonomi tengah dihadapi berbagai daerah, tidak hanya DIY. Ia berharap dengan komite ini, akan semakin banyak yang bisa menyampaikan keluh kesahnya terkait persoalan ekonomi yang tengah dihadapi.

“Sekalian kita pemetaan masalah yang ada. Sebenarnya selain mereka masalah ekonomi yang sulit, banyak PHK, mereka juga ada permasalahan-permasalahan di balik itu apa. Nah ini jadi ajang pendataan, kita nanti berdiskusi dengan Pemda, Pemkot gitu seperti apa baiknya,” ujar GKR Mangkubumi.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, mengapresiasi dibentuknya komite ini. “Ini merupakan komitmen Kadin untuk bareng-bareng mengantisipasi, memitigasi segala kemungkinan yang ada,” kata Tri.