Yogyakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad, mengapresiasi terobosan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan Jenderal Andika sebagai sosok jenderal yang humanis dan memahami peraturan perundang-undangan dengan baik.
Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengatakan, keturunan PKI menjadi prajurit tidak melanggar isi dari Ketetapan (TAP) MPRS 25 Tahun 1966.
"Di dalam TAP tersebut dinyatakan yang dilarang adalah ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme," ungkap Nyarwi melalui pesan tertulis, Jumat (1/4/2022).
Menurutnya, langkah Jenderal Andika ini juga menandakan bahwa TNI di bawah kepemimpinannya menunjukkan kemajuan luar biasa.
"Hal ini tidak hanya ditandai dengan makin tingginya komitmen dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi TNI sesuai dengan dasar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada saja. Lebih dari itu, agenda pengembangan SDM, perubahan dan inovasi budaya berpikir juga mengalami kemajuan yang pesat," katanya.
Lebih lanjut, Nyarwi mengatakan ada sejumlah terobosan yang dilakukan oleh Jenderal Andika selama beberapa bulan terakhir, termasuk terkait hal-hal yang menjadi syarat dan dasar penilaian rekrutmen anggota TNI.
"Penegasan Jenderal Andika terkait dengan dengan individu-individu yang anggota keluarganya di masa lalu disinyalir menjadi bagian dari underbow PKI merupakan sikap humanisme yang luar biasa dan perlu kita apresiasi bersama," ujar dia.
Penegasan tersebut, lanjut Nyarwi, menunjukkan Jenderal Andika bukan sekadar panglima yang konsisten dengan dasar konstitusi dan regulasi yang mengatur tentang fungsi, peran dan kewenangan TNI saja.
"Ini juga menunjukkan bahwa dia merupakan sosok pimpinan yang humanis dan sangat menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip humanisme (kemanusiaan)," pungkasnya.
Sebelumnya, Jenderal Andika mengizinkan anak dari anggota PKI mengikuti seleksi calon anggota TNI. Hal itu disampaikannya dalam rapat penerimaan prajurit TNI baik Taruna Akademi TNI, perwira prajurit karier, bintara prajurit karier TNI dan Tamtama prajurit karier TNI tahun anggaran 2022.
"Ini adalah dasar hukum, legal. Tapi, tadi yang dilarang itu adalah PKI, ajaran komunisme, marxisme hingga lenninisme. Keturunan (dari PKI) ini melanggar TAP MPRS yang mana? Dasar hukum apa yang dia langgar?" tanya Andika seperti dikutip dari YouTube Andika yang diunggah pada 30 Maret 2022.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini lantas menjelaskan soal TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Ia menjelaskan ada dua poin utama yang diatur di sana.
"Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Dua, tidak ada kata-kata underbow (organisasi sayap) segala macam," ujar Andika.
Dirinya menegaskan, bila ingin melarang hal-hal tertentu harus diikuti dengan dasar hukum yang kuat.
"Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa (PKI) tak boleh ikut seleksi. Karena saya menggunakan dasar hukum," tegasnya.
Selain mengizinkan anak dari anggota PKI ikut seleksi prajurit TNI, Andika juga menghapus persyaratan tes renang dan tes akademik. Terkait tes renang, dia menyebut belum tentu semua calon prajurit pernah berenang. Sedangkan terkait penghapusan tes akademik, Andika memberikan instruksi agar penilaian akademik calon prajurit TNI dilihat saja dari ijazah SMA.