Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Jenderal TNI (Purn) Soeharto dilantik menjadi Presiden RI periode 1988-1993 dalam Rapat Paripurna ke-11 Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Jumat (11/3/1988). ANTARA FOTO/N04/pras

Intinya sih...

  • Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, ajak semua pihak berdialog untuk mencapai rekonsiliasi terkait usulan gelar pahlawan nasional Soeharto.
  • Haedar menekankan perlunya dialog rekonsiliatif secara bertahap untuk menyelesaikan perdebatan dan argumen yang kontradiktif.
  • Kementerian Sosial mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional, disambut penolakan dari masyarakat sipil yang melihatnya sebagai pelanggar HAM.

Yogyakarta, IDN Times - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, angkat bicara soal polemik usulan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Dia berpendapat seluruh pihak yang terlibat pro dan kontra dalam pengusulan gelar pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial RI ini semestinya berdialog untuk mencapai rekonsiliasi.

Editorial Team

Tonton lebih seru di