Magelang, IDN Times - Bupati Tapanuli Tengah yang merupakan Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengaku merasa tak masalah apabila kepala daerah dari partainya melewatkan sejumlah materi retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Sampai Sabtu (22/2/2025) sore, tercatat 55 kepala daerah PDIP belum bergabung ke retreat Akmil. Kendati mereka sudah berkumpul di Magelang untuk menerima arahan dari partai.
Masinton mengatakan, materi pembekalan di Akmil seperti dasar kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan nasionalisme atau tata kelola pemerintahan, pernah mereka terima sebelumnya.
"Sebenarnya nggak ada kerugian apapun ini lebih pada pembekalan yang sebelumnya sebagian besar sudah menerima sudah memahami itu, tentang mungkin pertama kepemimpinan ini kan lebih pada aspek-aspek pendalaman saja kalau secara mendasar semuanya sudah paham sejak sekolah. Juga materi tentang wawasan kebangsaan, tentang nasionalisme," kata Masinton di salah satu kafe, Kota Magelang, Jawa Tengah.
Bagi Masinton, materi pembekalan dalam retreat sifatnya adalah pendalaman dan penyesuaian dengan agenda pemerintah.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menurutnya juga selalu menekankan kepada seluruh kadernya agar dalam tugas pemerintahan senapas dengan pemerintah pusat. "Karena kita bukan menganut sistem federal, kita menganut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem pemerintahan kita presidensil," kata Masinton.
Meski dalam aspek pemerintahan tunduk kepada presiden sebagai kepala negara, para kepala daerah PDIP mempunyai jalur sendiri soal urusan politik.
"Hal yang berbeda adalah ketika dalam putusan politik, kami sebagai anggota organisasi parpol tentu kami ikut dengan garis politik partai kami, seperti itu. Dalam aspek pemerintahan kami semua kader PDIP tunduk pada keputusan presiden seperti itu," ujar Masinton.
Seperti diketahui, 55 kepala daerah PDIP belum bergabung ke retreat Akmil imbas instruksi ketua umum partai mereka, Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah untuk menunda keberangkatan ke lokasi kegiatan.
Instruksi itu disampaikan menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2) sebagaimana tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.