80 persen dari total Rp10,89 triliun dialokasikan untuk renovasi RTLH
Rp8 triliun akan digunakan untuk merenovasi 400 ribu unit RTLH di Indonesia pada 2026
Fokus pemerintah juga tertuju pada program rumah subsidi yang membuka lapangan pekerjaan dan menarik investasi asing ke Indonesia
Yogyakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara menyebut anggaran renovasi rumah tak layak huni atau RTLH pada tahun 2026 mencapai Rp8,1 triliun.
Rencananya, Rp8,1 triliun tersebut disalurkan untuk program bedah rumah pada ratusan ribu unit RTLH se-Tanah Air.
Ara mengatakan, Kementerian PKP mengalokasikan sekitar 80 persen dari total Rp10,89 triliun pada RAPBN 2026 untuk merenovasi RTLH, melengkapi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Artinya keberpihakan dan anggaran kami sekitar 10,5 triliun kemudian BSPS. Bayangkan dari Rp10,5 triliun anggaran kami, itu yang buat merenovasi rumah rakyat miskin rakyat yang tidak mampu ada Rp8,1 triliun. Jadi anggaran kami mayoritas sekitar 80 persen untuk membantu rakyat," kata Ara usai meninjau Rumah Susun (Rusun) Kejaksaan Tinggi DIY yang dibangun di Banguntapan, Bantul, Jumat (7/11/2025).
Ara menambahkan, anggaran tersebut diproyeksikan untuk merenovasi sekitar 400 ribu unit RTLH di Indonesia pada 2026. Menurutnya angka ini naik pesat dibanding kuota tahun ini yang hanya sekitar 45 ribu unit rumah saja.
"Tahun ini 45 ribu tahun depan 400 ribu. Jadi luar biasa naiknya dari 45 ribu ke 400 ribu kurang lebih sekitar segitu," kata Ara.
Di Indonesia menurut Ara, saat ini terhitung sebanya 26,9 juta unit RTLH. Ia memastikan pemerintah tak tinggal diam menyikapi situasi itu.
Selain 26,9 juta RTLH, fokus pemerintah juga tertuju pada fakta 9,9 juta orang di Indonesia yang saat ini belum memiliki rumah. Pemerintah sudah menyiapkan program rumah subsidi sebagai solusinya.
"Rumah subsidi sudah dinaikkan (kuota) oleh Pak Prabowo, luar biasa. Biasanya 200 ribuan per tahun, silakan cek saja. Tahun ini dinaikan 350 ribu," ucapnya.
Lanjut Ara, sektor perumahan ini bukan cuma menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur, tapi juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.
Program perumahan ini membuka banyak lapangan pekerjaan yang secara langsung berdampak pada peningkatan sektor industri lainnya di Indonesia. Selain itu, pembangunan perumahan juga menarik investasi asing yang semakin mengalir ke Indonesia.
"Satu rumah subsidi yang kerja rata-rata yang kerja 4-5 orang. Kalau 4 saja atau 5, sudah 1,4 juta yang kerja. Belum yang lain, berarti membuka lapangan pekerjaan. Kemudian sudah pasti yang namanya proyek perumahan, ibu-ibu itu pasti beli beras, telur, tahu, tempe di pasar. Kemudian ada toko bangunan yang menyediakan barang-barang industri, dari semen, kaca. Ekosistem ini luar biasa besar belum perbankan, belum asuransinya, belum marketingnya," pungkas Ara.