Ribuan orang dari Aliansi Buruh Yogyakarta menyatakan dukungannya kepada bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan pada Pemilu 2024 (Dokumentasi Aliansi Buruh Yogyakarta)
Sikap menolak UU Ciptaker yang disahkan Oktober 2020 tak berubah bagi para buruh sampai hari ini. Beleid tersebut dianggap merugikan.
Setelah putusan MK Nomor 91/2020 terbit dan mengamanatkan perbaikan UU Cipta Kerja selama dua tahun yang berakhir pada November 2023. "Pemerintah setelahnya malah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022,," ujar Ruswandi.
Perpu ini dianggap sama merugikannya. Ruswadi bahkan menyindir posisi Ketua MK saat ini, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi. "Karena penegak hukum yang ditempatkan (di MK) orang orang yang pro pemerintah," imbuhnya.
Oleh karenanya, lanjut Ruswadi, buruh cuma bisa berharap pada sosok calon pemimpin yang berada di luar lingkaran pemerintahan Jokowi demi meneruskan perjuangan penolakan terhadap UU Cipta Kerja ini.
"Sosok (capres) yang diusung partai pemenang (Ganjar Pranowo) tentu akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang sudah ada," kata dia.
Kemudian, sosok capres lainnya, Prabowo Subianto duduk di kabinet sebagai Menteri Pertahanan juga diyakini bakal meneruskan UU Ciptaker.
"Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto), pasti nanti juga sama, membuat Cipta Kerja diberlakukan sebagai undang-undang," tegasnya.