Sleman, IDN Times - Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian sembako, biaya kelahiran, hingga pendidikan dinilai mencerminkan rasa ketidakadilan sosial.
Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr Hempri Suyatna mengungkapkan rencana pemberlakuan PPN sembako hingga PPN sekolah ini sangatlah ironis, karena saat ini pemerintah juga memberlakukan kebijakan 0 persen untuk mobil.
Hempri mengungkapkan PPN sembako jelas berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat, munculnya potensi konflik masyarakat, bahkan bisa berdampak inflasi. Dia mengungkapkan PPN sembako dinilai tidak sesuai, mengingat sembako merupakan kebutuhan dasar.
"Saya kira itu juga tidak pas. Bagaimanapun sembako adalah kebutuhan dasar hidup masyarakat. Tidak hanya dampak ekonomi yang muncul tapi bisa berdimensi politik," ungkapnya pada Selasa (15/6/2021).
PPN pendidikan, menurut Hempri hal tersebut akan menghambat aksesibilitas masyarakat dalam menempuh pendidikan. Meskipun hanya dilakukan untuk sekolah swasta, tetap berisiko terhadap perkembangan pendidikan.
"Ini juga akan berisiko terhadap perkembangan pendidikan. Selama ini sekolah-sekolah swasta juga punya peran penting dalam pendidikan karena keterbatasan lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah," katanya.
Menurutnya seharusnya pemerintah bisa lebih inovatif menggali potensi-potensi keuangan negara di luar membebankan pajak bagi masyarakat menengah bawah. Selain itu, seharusnya pemerintah bisa lebih transparan terkait kondisi keuangan negara.
Lebih lanjut, Hempri mengatakan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi keuangan adalah dengan cara mengoptimalkan kepariwisataan dengan paradigma baru quality tourism. Selain itu dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pasar domestik.
"Dalam pariwisata yang berbasis quality tourism ini indikator yang dikembangkan adalah pembelanjaan wisata," paparnya.